Sekolah Rakyat, Buah Cacat Logika Pemerintah Kelola Pendidikan

ThePhrase.id - Di hadapan 65 kepala negara dan pemerintahan dalam pertemuan World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, Presiden Prabowo Subianto berbicara soal peran pendidikan bagi masa depan suatu negara.

Katanya, maju tidaknya suatu negara ditentukan oleh pendidikan. Sebab, pendidikan berkelindan dengan pembangunan sumber daya manusia yang menjadi kunci bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

"Kurangnya pendidikan adalah jalan menuju negara gagal,” kata Prabowo dalam pidatonya, Kamis (22/1).

Untuk menunjukkan komitmennya dalam pendidikan, Prabowo memamerkan program Sekolah Rakyat yang digagasnya. Sekolah dengan sistem asrama dan pembiayaan gratis ditujukan bagi anak-anak berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, yakni mereka yang berada di desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah Rakyat dianggap menjadi upaya strategis untuk memangkas lingkaran setan kemiskinan di Indonesia. Sebab kata Prabowo, kemiskinan kerap diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya akibat akses pendidikan jauh dari jangkauan.

"Ini mungkin sesuatu yang unik karena biasanya sekolah asrama hanya diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga mampu. Kini, saya membangun sekolah asrama bagi mereka yang paling miskin,” ungkapnya. "Kami ingin memutus mata rantai kemiskinan”.

Pembentukan dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat tercantum dalam Instruksi Presiden RI Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto pada 27 Maret 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2025 sebanyak 23,85 juta orang. Jumlah itu turun 0,20 juta orang dibandingkan dengan kondisi September 2024. Sementara itu, jumlah penduduk miskin ekstrem sebanyak 2,38 juta orang atau turun sebanyak 0,40 juta orang dibanding September 2024.

Menurut Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, Prabowo ingin memuliakan keluarga miskin dengan membentuk Sekolah Rakyat, sekaligus mengajak mereka berperan aktif dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Maka itulah dikatakan ini sebagai upaya untuk memotong mata rantai kemiskinan," kata Gus Ipul beberapa waktu lalu.

Sistem asrama yang akan dipakai Sekolah Rakyat dianggap lebih efektif dalam membentuk prestasi akademik maupun karakter siswa. Sebab, lanjut Gus Ipul, sistem asrama membuat siswa lebih konsentrasi, disiplin, dan tertib.

Siswa yang lulus dari Sekolah Rakyat disebut akan menjadi agen perubahan, wabil khusus dapat mengubah taraf hidup keluarganya.

Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri meragukan Sekolah Rakyat menjadi pisau pemotong lingkaran kemiskinan yang melilit rakyat, justru memperparah.

Sistem asrama justru dianggap menjadi biang keroknya. Siswa dimasukkan ke asrama bukan karena kemampuan dan cita-cita tertentu, sebagaimana biasa terjadi bagi yang bercita-cita menjadi tentara, polisi, atau kemampuan spesifik lainnya.

"Sementara Sekolah Rakyat, mereka dimasukkan ke sana bukan karena cita-cita dan juga bukan karena kompetensi khusus, tetapi karena mereka miskin," kata Iman kepada ThePhrase.id beberapa waktu lalu.

Di asrama, siswa hanya saling berinteraksi dan bergaul dengan siswa yang sama-sama berasal dari keluarga miskin. Menurut Iman, pemutus mata rantai kemiskinan bisa terjadi ketika belajar dalam ruang lingkup beragam.

Selain itu, Iman khawatir sekolah ini tidak melahirkan siswa yang punya spesifikasi khusus. Kalaupun ada, Sekolah Rakyat berpotensi bernasib sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang disebut menyumbang angka pengangguran terbanyak di Indonesia.

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai Sekolah Rakyat justru memperlebar lubang disparitas di tengah masyarakat, alih-alih mengentaskan.

Menurut Ubaid, masalah utama pendidikan di Indonesia bukan semata buruknya kualitas akademik, melainkan ketimpangan struktural.

Masalah itu terpampang jelas dalam program Sekolah Rakyat, sebab akses pendidikan diberikan dengan ketentuan latar sosial-ekonomi, bukan sebagai pemenuhan hak.

"Sekolah belum menjadi ruang emansipasi, tetapi sering mereproduksi ketimpangan. Pendidikan kita masih berjalan dengan logika seleksi, bukan logika pemenuhan hak," kata Ubaid kepada ThePhrase.id.

Menurutnya, pendidikan berbasis hak menuntut agar sekolah menerima dan melayani semua anak, tanpa memandang kelas sosialnya.

Sekolah Rakyat yang lahir dari niat baik dan kepedulian terhadap anak yang tersisih, justru mentah karena terperangkap dalam asumsi bahwa anak dari keluarga miskin harus disekolahkan di tempat khusus.

"Di lapangan, kita juga melihat risiko salah sasaran, tumpang tindih dengan sekolah yang sudah ada, dan potensi stigmatisasi: anak yang bersekolah di Sekolah Rakyat dilabeli sebagai anak miskin," ucapnya.

Sekolah Rakyat Bukan Solusi

Presiden Prabowo sudah meresmikan 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia. Jumlah itu menelan anggaran sebesar Rp6,6 triliun sepanjang 2025. Angka tersebut setara dengan 80,5% dari total pagu anggaran sebesar Rp8,2 triliun.

Sekolah itu disebut sudah menampung sebanyak 15.954 siswa, sebanyak 2.218 guru dilibatkan, dan 4.889 tenaga kependidikan.

Prabowo menargetkan 500 Sekolah Rakyat terbentuk hingga akhir 2029. Setiap sekolah dirancang menampung 1.000 siswa. Jika 500 sekolah dapat terealisasi, maka program ini diproyeksikan menampung sebanyak 500.000 siswa.

“Saya dilaporkan mungkin akhir tahun ini akan mencapai 30.000 (murid). Tapi ujungnya sasaran kita adalah tiap kampus Sekolah Rakyat adalah 1.000 murid, berarti sasaran kita nanti 500.000 murid,” kata Prabowo saat peresmian.

Target besar Prabowo dengan Sekolah Rakyat dinilai tidak menjadi solusi akan persoalan menahun yang menjangkiti dunia pendidikan. 500 ribu siswa yang ditargetkan hanya menyerap sebagian kecil dari angka putus sekolah yang jumlahnya mencapai empat hingga lima juta.

"Jadi apa nih yang mau diserap dalam Sekolah Rakyat, kami lihat solusinya seperti melihat etalase ya, hanya diambil sampel sedikit saja dan itu menurut kami bermasalah," kata Iman.

Belum lagi bicara masalah pendidikan lainnya, seperti pembiayaan, mutu guru, sarana prasarana, ketimpangan, hingga tata kelola. Dalam hal biaya pendidikan, Iman menemukan perbedaan yang mencolok antara siswa sekolah reguler dan Sekolah Rakyat.

Berdasarkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), anggaran per siswa di sekolah reguler dari tingkat SD hingga SMA hanya sebesar Rp900 ribu hingga Rp1,6 juta per tahun. Sementara di Sekolah Rakyat, anggaran per siswa mencapai Rp40 juta per tahun.

Soal sarana prasarana, Iman mengungkapkan ada 500 ribu lebih sekolah negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 50 persen lebih bangunan sekolah itu rusak, mulai dari rusak ringan, sedang, hingga berat.

"Harusnya ini diperbaiki bukan menambah sekolah apalagi ini sekolah negeri," tuturnya.

Tidak hanya soal bangunan fisik, pemerintah seharusnya memperbaiki sistem dari semua sekolah yang ada dan memberikan akses pendidikan seluas-luasnya kepada masyarakat, tanpa membuat sekolah khusus.

Baginya, sekolah harus inklusif dengan menampung semua kalangan tanpa mengkotak-kotakkan berdasarkan sosial-ekonomi masyarakat. Sementara Sekolah Rakyat bersifat homogen, karena siswa sudah diidentifikasi sebagai keluarga miskin.

"Jadi secara konseptual, saya kira harus diperbaiki supaya lebih inklusif," tuturnya.

Setali tiga uang, Ubaid sebut Sekolah Rakyat hanya menjawab sebagian kecil soal akses pendidikan, itu pun masih menggunakan pendekatan karitatif. Sementara masalah pendidikan bersifat sistemik.

Menurutnya, persoalan sistemik tidak bisa diselesaikan dengan membuat jalur khusus bagi kelompok tertentu.

"Solusi sejati adalah memperkuat sistem sekolah yang ada agar inklusif bagi semua," ucapnya.

Sekolah Rakyat dan Ruang Megah Disparitas

Sekolah Rakyat maupun sekolah khusus lainnya tidak mampu mengerek pendidikan di Indonesia naik kasta. Mengunggulkan kelompok tertentu, sementara kelompok lainnya dibiarkan tertinggal di dasar, maka sekolah tak ubahnya ruang megah bagi disparitas.

Ubaid mengatakan, membakukan stratifikasi sosial ke dalam ruang lingkup pendidikan telah mengingkari semangat keadilan sosial dan hak atas pendidikan yang nondiskriminatif.

"Sekolah tidak lagi menjadi ruang perjumpaan yang setara, tetapi cermin kelas sosial," paparnya.

Anggaran jumbo Sekolah Rakyat mestinya bisa untuk memperbaiki sekolah yang rusak, meningkatkan kesejahteraan guru, menyediakan layanan inklusif, hingga memperkuat sekolah yang sudah ada.

Jika itu yang terjadi, kata Ubaid, dampaknya pun lebih luas dan adil, bahkan menjadi tonggak reformasi pendidikan. Sebaliknya, dana besar Sekolah Rakyat itu memberi dampak sempit sekaligus memperlebar jurang disparitas.

Sementara Iman menyoroti fasilitas yang diberikan kepada siswa di Sekolah Rakyat yang tidak ditemukan di sekolah reguler, seperti ruang menginap, makan gratis setiap hari, hingga fasilitas laptop.

Fasilitas itu, kata Iman, menggambarkan betapa jomplangnya situasi pendidikan di Indonesia. Belum lagi bicara soal sekolah di wilayah terpencil. "Jadi menurut kami memang sangat disparitas," tandasnya. (M Hafid)