Sematkan Jenderal Kehormatan kepada Prabowo, Jokowi: Bukan Transaksi Politik

Thephrase.id - Presiden RI Joko Widodo menepis anggapan bahwa pemberian pangkat Jenderal Kehormatan Bintang 4 kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto merupakan suatu transaksi politik.

Diketahui Presiden Jokowi secara resmi telah memberikan kenaikan pangkat kepada Prabowo dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri 2024 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu (28/2).

“Ya kalau transaksi politik itu kita berikan aja sebelum Pemilu. Ini kan setelah Pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu,” ucap Jokowi saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Rabu (28/2).

Jokowi menjelaskan bahwa pemberian anugerah tersebut telah melalui verifikasi dari dewan, gelar tanda jasa dan tanda kehormatan, sesuai dengan Keppres Nomor 13/TNI/Tahun 2024 tentang Penganugerahan Pengkat secara Istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan.

Ia juga mengungkapkan bahwa pengangkatan pangkat Prabowo merupakan usulan dari Panglima TNI.

“Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan,” ujarnya.

Orang nomor satu di Indonesia tersebut menyebut pemberian kenaikan pangkat merupakan hal yang biasa baik bagi TNI maupun Polri di Indonesia, karena sebelumnya sudah ada beberapa nama yang mandapatkan hal yang sama seperti apa yang didapatkan Prabowo.

“Bukan hanya sekarang ya, dulu diberikan kepada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, juga pernah diberikan kepada Pak Luhut Binsar Pandjaitan, sesuatu yang sudah biasa di TNI maupun di Polri,” tukas Jokowi.

Rapim tersebut turut dihadiri Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana Muhammad Ali, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Tepis Isu Persiapan Kabinet dan Program Prabowo

Jokowi tanggapi isu yang muncul mengenai Prabowo yang telah menyiapkan susunan kabinet pemerintahannya apabila telah resmi menjabat sebagai Presiden RI, untuk bertanya langsung kepada Prabowo.

“Ditanyakan ke Pak Prabowo, jangan tanyakan kepada saya,” singkat Jokowi.

Ia juga menepis isu yang menyebutkan bahwa program makan siang gratis milik Prabowo yang merupakan capres nomor urut 2 bersama cawapresnya Gibran Rakabuming Raka, dibahas pada saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Selasa (27/2) lalu.

“Ndak ada, ndak ada, hanya dalam Sidang Kabinet Paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggara 2025, supaya presiden terpilih menjadi jadi lebih cepat, lebih mudah, dan nanti tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR,” jelasnya. (Rangga)