Setelah Prabowo Mengembalikan Jabatan Letjen Kunto, Selanjutnya Reshuffle?

ThePhrase.id - Kasus pencopotan Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan  (Pangkogabwilhan) 1  yang baru dijabatnya selama 4 bulan, telah membuat terang benderang kabar matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembatalan pencopotan itu dengan mengembalikan Kunto ke posisinya sebagai  Panglima Komando  membuka tabir cawe-cawe Jokowi yang selama ini ditutup-tutupi. 

Pencopotan atau mutasi Letjen Kunto Arif Wibowo, seolah menjadi aksi balasan atas tuntutan pemakzulan Gibran oleh para jenderal purnawirawan.  Spekulasi ini tak terhindarkan karena dalam forum purnawirawan TNI itu ada nama Jenderal (Purn) Try Sutrisno, mantan Panglima TNI dan wakil presiden RI, ayah dari Letjen Kunto Arif Wibowo. 

“Pembatalan KEP 554 hanya selang sehari tersebut semakin menegaskan spekulasi bahwa mutasi berkaitan dengan dan didorong oleh motif politik,” kata Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi,  dalam keterangan pers, Sabtu, 3 Mei 2025.

Hendardi menilai, publik tidak mempercayai penjelasan TNI bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi. Apalagi, Letjen Kunto baru menjabat selama empat bulan sebagai Pangkogabwilhan I. Karena itu, mutasi Letjen Kunto dalam waktu yang cepat dan tidak lazim.

Penilaian yang sama juga disampaikan Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin.  TB Hasanudin mengatakan mutasi Kunto Arief Wibowo itu sarat kepentingan politik. Hal ini memunculkan spekulasi publik bahwa mutasi itu berkaitan dengan pernyataan sikap Try Sutrisno selaku ayah Letjen Kunto ihwal mendukung pencopotan Gibran.

“Pergantian Letjen Kunto Arief, lalu beberapa hari kemudian dibatalkan melalui surat keputusan baru, menunjukkan bahwa TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan-urusan politik,” ujar TB Hasanuddin, dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 3 Mei 2025.

Pencopotan Letjen Kunto itu, berselang setengah bulan setelah para purnawirawan menyampaikan tuntutan kepada Presiden Prabowo tanggal 17 April 2025.  Dari 8 tuntutan itu,  di poin terakhir mencantum tentang usulan pemakzulan Gibran karena keputusan MK terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu, yang meloloskan Gibran ikut Pilpres 2024  telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Poin inilah yang berbuntut panjang hingga berujung pada pencopotan Letjen Kunto Ari Wobowo dari jabatan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1.

Sebenarnya usulan atau suara-suara yang meminta penggantian Gibran itu  sudah banyak disuarakan oleh berbagai kalangan. Bukan hanya karena proses keikutsetaan Gibran yang dianggap memanipulasi aturan, tetapi juga karena kapasitas dan kapabilitasnya yang dinilai tak cukup untuk mengampu jabatan dan tanggung jawab sebesar itu.  Pidato Gibran dalam banyak kesempatan selalu dikomentari negatif oleh netizen di media sosial. Bahkan akhir-akhir ini beberapa pihak mulai mengotak-atik dan mempertanyakan tentang ijazahnya setelah kasus ijazah palsu bapaknya menjadi trending topik dan  pembicaraan publik. 

Namun, lain ceritanya ketika usulan pemakzulan Gibran datang dari para purnawirawan TNI.  Apalagi di dalam forum purnawirawan itu ada nama jenderal paling senior, Jenderal (Purn) Try Sutrisno, ayah dari Letjen Kunto Arif Wibowo, perwira TNI aktif  yang memegang posisi strategis di TNI.  Maka usulan pemakzulan Gibran itu dianggap mengganggu kepentingan politik dinasti Jokowi dengan Gibran sebagai simbol pewarisnya. 

Dari sini muncul dugaan bahwa pencopotan Letjen Kunto itu ada peran kekuatan di luar negara atau  pemerintah yang sedang berkuasa.  Itu terbukti dari pegembalian jabatan Letjen Kunto sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, berselang tiga hari setelah dia dicopot. Pengembalian jabatan itu mengindikasikan bahwa pencopotan itu tanpa sepengetahuan  presiden. Dan presiden kemudian mengambil alih mengembalikan jabatan itu. 

“Di TNI itu, jabatan perwira tinggi dan jabatan-jabatan strategis ditentukan oleh presiden. Tidak boleh panglima TNI, Kasad itu main copot saja. Itu dikonsultasikan kepada presiden” kata Mantan Sesmenko Polhukam. Letjen TNI (Purn) Yayat Sudarjat  dalam channel Hersubeno point, 4 Mei 2025. 

Yayat menegaskan, bila tindakan pencopotan itu  bukan atas perintah presiden maka panglima TNI telah melakukan insubordinasi atau pembangkangan. Dan itu harus dievaluasi oleh presiden.  Apalagi, kata Yayat perintah pencopotan itu ternyata berasal dari Solo.

“Saya mendapat informasi ternyata perintahnya berasal dari Solo, wong Solo, Innalillahi..” ujar Yayat tanpa menyebut langsung nama sosok yang memerintahkan pencopotan itu. 

Ucapan Yayat ini kemudian dikaitkan dengan fakta bahwa Jenderal Agus Subiyanto adalah panglima TNI yang diangkat pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ditambah lagi pengganti Letjen Kunto  yang ditunjuknya adalah mantan ajudan Jokowi,  Laksamana Muda Hersan.  Sosok Laksda Hersan ini makin memperkuat dugaan bahwa perintah pencopotan itu berasal dari Solo atau Jokowi. Sekaligus membuka tabir matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo   Subianto. 

Prabowo akan reshuffle kabinetnya?

Prabowo pun membantah adanya matahari kembar dalam pemerintahannya. Tiga hari setelah mengembalikan jabatan Letjen Kunto, Prabowo menegaskan dirinya bukan presiden boneka seperti yang disampaikan  beberapa pihak tentang dirinya selama ini. 

"Saya dibilang, apa itu, presiden boneka. Saya dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya, saya katakan itu tidak benar," kata Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Prabowo mengatakan, komunikasinya dengan Jokowi itu bagian dari konsultasi dengan para pendahulunya.  Hal yang biasa dia lakukan dengan semua mantan presiden lain seperti SBY dan Megawati. 

Meskipun Prabowo menegaskan tidak ada matahari kembar dalam pemerintahannya, namun publik menilai berbeda. Apalagi setelah ada insiden copot-pasang jabatan Letjen Kunto Arif Wibowo.  Prabowo dinilai terlalu mengakomodir kepentingan pihak lain yang menimbulkan kesan dirinya dikendalikan oleh kekuatan politik lain. 

“Prabowo ini ibarat striker terlalu banyak gocek, enggak nendang bola ke gawang. Ini yang membuat kita enggak sabar,” kata pengamat poltik dan militer, Selamat Ginting di Forum Keadilan TV, Selasa, 6 Mei 2025. 

Apakah setelah insiden copot-pasang jabatan Letjen Kunto Arif wibowo ini, Prabowo akan segera menendang bola ke gawang lawan? Seperti mereshuffle orang-orang Jokowi di kabinet misalnya?  Atau melakukan dejokowisasi seperti yang disampaikan Ray Rangkuti?  Semoga bolanya tidak direbut lawan dan tidak membuat pemerintahan Prabowo kebobolan. Karena, meskipun kabar matahari kembar itu disangkal Prabowo, namun isu itu telah memberi  citra negatif tentang  kepemimpinannya. (Aswan AS)