Siaga Tsunami, Warga Pacitan Diimbau Mulai Berlatih Evakuasi

ThePhrase.id – Peringatan potensi tsunami di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur membuat Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, Menteri Sosial, Tri Rismaharini dan Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji melakukan berbagai macam persiapan dan siaga menghadapi potensi tsunami.

Kesiapan yang dilakukan antara lain simulasi menghadapi potensi bencana seperti menyusuri jalur evakuasi bencana, verifikasi zona bahaya, dan sebagainya.

Dalam menghadapi kemungkinan skenario terburuk, Dwikorita mengimbau warga Pacitan yang tinggal di sekitar zona bahaya perlu berlatih secara rutin dalam melakukan evakuasi mandiri. Bila mendapatkan peringatan dini tsunami, yakni maksimum 5 menit setelah gempa terjadi, harus segera evakuasi mandiri.

Khusus untuk penduduk yang tinggal di wilayah sekitar pesisir pantai, diimbau agar segera mengungsi ke daratan yang lebih tinggi jika merasakan gempa dengan kekuatan yang cukup besar.

“Untuk masyarakat yang berada di pantai, tidak perlu menunggu perintah, aba-aba, atau sirene. Segera lari! Karena waktu yang dimiliki hanya sekitar 29 menit, sedangkan jarak tempat yang aman yang lebih tinggi cukup jauh,” tandas Dwikorita.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengumumkan bahwa masyarakat di wilayah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur sebaiknya mulai waspada akan terjadinya potensi tsunami setinggi 28 meter yang berpotensi terjadi di sekitar wilayah tersebut.

“Berdasarkan hasil penelitian, wilayah Pacitan memiliki potensi tsunami setinggi 28 meter dengan estimasi waktu tiba sekitar 29 menit. Adapun tinggi genangan di darat berkisar sekitar 15-16 meter dengan potensi jarak genangan mencapai 4 – 6 kilometer dari bibir pantai,” terang Dwikorita.

Potensi tsunami ini diperkirakan dapat terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik Indo-Australia dan Eurasia di zona sumber megathrust yang berlokasi di wilayah Pacitan, yang merupakan daerah rawan gempa dan tsunami.

“Di wilayah ini (Pacitan) pada beberapa tahun terakhir sering terjadi aktivitas gempa signifikan yang guncangannya dirasakan masyarakat,” ujar Daryono, Kepala Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG.

Tim kajian BMKG mengungkapkan bahwa potensi maksimum gempa megathrust yang kemungkinan terjadi yaitu sebesar 8,7 magnitudo.

Sementara itu, dilansir dari Kompas.com, Daryono mengatakan bahwa keadaan morfologi Pantai Pacitan yang berbentuk teluk dinilai sangat berbahaya.

“Tsunami yang masuk teluk akan terakumulasi energinya karena tsunami yang masuk ke teluk gelombangnya berkumpul dan terjebak, sehingga tinggi tsunami makin meningkat,” kata Daryono.

Pengukuran potensi tsunami merupakan hal yang sangat penting untuk merumuskan langkah mitigasi yang tepat. Tujuannya agar masyarakat dan pemerintah daerah setempat dapat bersiap dan waspada untuk menghindari dan mengurangi resiko jika terjadi tsunami.

Meski potensi gempa dan tsunami tersebut belum tentu terjadi, masyarakat dan pemerintah daerah harus tetap waspada dan sudah siap dengan kemungkinan terburuk. Apabila siap, maka berbagai resiko yang dapat terjadi seperti korban jiwa maupun kerugian materi bisa diminimalisir.

“Jika masyarakat terlatih, maka tidak ada istilah gugup dan gagap saat bencana terjadi. Begitu gempa terjadi, baik masyarakat maupun pemerintah sudah tahu apa-apa saja yang harus dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas tersebut,” kata Dwikorita.

Sementara itu, guna memperlancar proses evakuasi, BMKG menyarankan pemerintah daerah untuk mempersiapkan dan menambah jalur-jalur evakuasi yang dilengkapi dengan rambu-rambu di zona merah menuju zona hijau.

BMKG menambahkan bahwa jarak lokasi tempat evakuasi, waktu datangnya gelombang tsunami, kelayakan jalur, serta proses persiapan yang tepat mengenai mekanisme sarana dan prasarana evakuasi merupakan hal-hal penting yang perlu menjadi pertimbangan dalam mitigasi.

Selain itu, Dwikorita juga menyarankan pemerintah daerah untuk mempersiapkan sarana dan prasarana evakuasi khusus bagi para lansia dan difabel.

“Saya rasa perlu juga disiapkan semacam Tempat Evakuasi Smentara (TES) ataupun Tempat Evakuasi Akhir (TEA) sebagai tempat penampungan khusus bagi warga yang mengungsi dengan ketersediaan stok/cadangan logistik yang memadai,” imbuh  Dwikorita. [hc]