Siap Lawan Nasdem, Ahmad Ali PSI: Tidak Ada Persahabatan, yang Ada Saling 'Membunuh'

ThePhrase.id - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengaku tidak takut bertarung dengan mantan partainya, Nasdem dalam Pemilu 2029 mendatang.

Ali berkomitmen untuk mengalahkan Nasdem di seluruh Indonesia, meski partai besutan Surya Paloh itu sudah langganan melanggang ke Senayan.

"Siap bertanding. Dan saya harus memenangkan. PSI harus menang dari Nasdem, se-Indonesia. Saya pasti orang yang paling merugi. Kalau kemudian ketika saya kalah dari Nasdem," kata Ali usai pra-rapat kerja PSI di Purwakarta, Jawa Barat, Jumat (14/11).

Hal itu, kata Ali, harus dimaknai sebagai rivalitas dalam politik yang lumrah terjadi, sekalipun harus melawan mantan partai yang sudah membesarkan namanya. Di tambah lagi, ada Saan Mustopa sebagai Wakil Ketua Umum Nasdem, yang dianggap sebagai adiknya sendiri.

"Saan Mustopa itu kan adik saya. Yang ngajak dia masuk Nasdem itu saya. Terus kemudian saat itu saya bangga lah. Bahwa dia menggantikan saya sebagai wakil ketua umum," ungkapnya.

Kendati begitu, Ali menyebut bahwa tidak ada istilah persahabatan di dalam politik, yang ada hanyalah lawan yang akan saling 'membunuh' satu sama lain.

"Tapi kan dalam politik tidak ada persahabatan, yang ada saling 'membunuh'," tegasnya.

Ali juga mengaku siap menghadapi berapapun ambang batas atau parliamentary threshold yang akan diberlakukan pada Pemilu 2029 mendatang.

Pernyataan itu untuk merespons usulan Nasdem yang meminta agar ambang batas parlemen dinaikkan menjadi 7 persen. Ali menegaskan, naik jadi 8 persen sekalipun akan tetap dihadapinya. Pasalnya, lanjut dia, PSI didesain sebagai partai pemenang.

Ali menilai, usulan Nasdem tersebut sengaja untuk menghalangi partai-partai baru agar tidak lolos ke parlemen. Dia pun memastikan bahwa pihaknya tidak keberatan dan siap di semua medan pertarungan.

"8 persen pun bagi kami itu suatu hal yang mengembirakan juga. Kami siap untuk di semua medan pertarungan, karena memang kami hadir di 2029 ini sebagai partai yang tidak didesain sebagai penggembiraan, tapi Insyaallah PSI, ini di 2029 kami desain sebagai partai pemenang," ungkapnya.

Ali menyadari bahwa partainya merupakan partai baru yang tidak punya kuasa politik akibat tidak lolos parlemen pada Pemilu 2024. Cara satu-satunya dalam menghadapi partai-partai besar adalah mempersiapkan sebaik-baiknya untuk bertarung dalam situasi apapun.

"Ya caranya karena kami bukan penguasa politik, karena kami tidak punya orang di DPR, maka yang kami bisa lakukan adalah, menyiapkan diri sebaik-baiknya, untuk bertarung di semua medan yang disiapkan, oleh penguasa politik di DPR hari ini," tuturnya.

"Apa saya harus diam membunuh diri saya? Apa saya harus diam membunuh diri saya di tempat ini? Saya tidak punya cara lain. Selain menyelamatkan diri kami, selain mempersiapkan diri ini, insyaallah dengan jalannya baik," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP Nasdem sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) naik dari 4 menjadi 7 persen pada Pemilu 2029. Hal itu disampaikan merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mensyaratkan perubahan ambang batas pada Pemilu mendatang.

"Jadi, Nasdem selalu mengusulkan dalam setiap pembahasan Undang-Undang Pemilu, Nasdem mengusulkan 7 persen terkait dengan ambang batas parlemen," kata Saan, di Nasdem Tower, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).

Menurut Saan, Nasdem selalu mengusulkan ambang batas 7 persen sejak partai besutan Surya Paloh itu mengikut Pemilu pada 2014 silam. Dia menyebut akan mendiskusikan usulan 7 persen itu dengan semua partai di parlemen.

"Dan nanti kita diskusikan, kita bicarakan dengan partai-partai dan fraksi-fraksi yang lain terkait dengan ambang batas parlemen," ujarnya.

Selain ambang batas parlemen, Saan menyebut pihaknya juga akan mendiskusikan soal revisi Undang-Undang Pemilu sebagai akibat dari keputusan MK.

Pembahasan revisi UU Pemilu belum dibahas sampai saat ini dan baru akan dibahas pada tahun depan karena terdaftar dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026.

"Itu kan nanti akan dibicarakan, akan kita tindaklanjuti apa yang menjadi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi itu pada saat pembahasan Undang-Undang Pemilu," ucapnya.

Senyampang, Saan menyebut Nasdem akan melakukan kajian internal terlebih dahulu sebelum dibawa ke pembahasan di DPR.

"Tentu Nasdem melakukan kajian terkait dengan nanti revisi Undang-Undang Pemilu. Poin-poin apa saja yang Nasdem akan sampaikan, akan tawarkan kepada fraksi-fraksi lain. Dan tentu juga dengan Pemilu," paparnya.

MK mensyaratkan perubahan ambang batas perlemen (parliamentary threshold) pada Pemilu 2029. Ambang batas 4 persen yang saat ini berlaku dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, keadilan pemilu, dan melanggar kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

Penilaian itu tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 atas perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK menyebut, ambang batas parlemen 4 persen konstitusional sepanjang berlaku pada Pemilu 2024, tapi menjadi konstitusional bersyarat untuk Pemilu yang akan datang.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan,” ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan Amar Putusan dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Kamis (29/2/2024) di Ruang Sidang Pleno MK. (M Hafid)