Sikap Haedar Nasir Muhammadiyah Soal Wacana Pilkada Melalui DPRD

ThePhrase.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir turut menanggapi wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD.

Dia menilai sistem pemilihan bisa berubah-ubah sesuai dengan tujuan pembentuknya, termasuk berubah dari langsung menjadi tidak langsung.

Menurutnya, pilkada melalui DPRD bisa saja dilakukan, selama dijalankan sesuai dengan tujuan awal, yakni untuk mengontrol politik uang.

"Kalau tujuannya bisa efektif, efisien mengontrol politik uang, seperti sekarang, (maka pilkada melalui DPRD) bisa-bisa aja," kata Haedar di Jawa Tengah, Kamis (8/1).

Kendati demikian, Haedar menyebut wacana pilkada melalui DPRD perlu dikaji secara saksama dan objektif.

"Banyak hal kita ini suka melompat, dan tidak pada akar masalahnya. Kaji secara saksama, tapi kajian yang objektif," ucapnya.

Untuk diketahui, mayoritas partai politik yang duduk di parlemen menyetujui wacana pilkada melalui DPRD. Mereka antara lain; Partai Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, Demokrat, dan PAN. Sementara PKS masih mencari jalan tengah.

Semua partai itu merupakan partai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Ada pun PDIP, partai non pemerintah menjadi satu-satunya partai di parlemen yang menolak pilkada melalui DPRD.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkap pihaknya diajak untuk turut mendukung wacana tersebut. Namun, partai berlambang banteng muncong putih itu tetap menolaknya.

"Sikap kita kan sudah tegas dari awal, kita enggak akan berubah, bahwa itu adalah hak rakyat yang tidak bisa diwakilkan pada segelintir orang di DPRD," kata Deddy, Rabu (7/1).

Sebelumnya, wacana kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali diusulkan oleh Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Meneral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Usulan itu disampaikan Bahlil saat perayaan Hari Ulang Tahun ke-61 Golkar di Istora, Senayan, Jakarta pada Jumat (5/12/2025). Acara itu juga dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Khusus menyangkut Pilkada, setahun lalu kami menyampaikan, kalau bisa Pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro kontra, tapi setelah kami mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR Kabupaten/Kota biar tidak lagi pusing-pusing," kata Bahlil dalam pidatonya.

Gayung bersambut, Prabowo dalam pidatonya mengamini usulan Bahlil. Baginya, demokrasi yang dianut di Indonesia harus bisa memangkas ongkos politik.

Apalagi, lanjut Kepala Negara, DPRD sudah dipilih secara langsung oleh rakyat sehingga dapat memilih wali kota hingga gubernur.

“Jadi saya sendiri condong, saya akan mengajak kekuatan politik berani memberi solusi kepada rakyat. Demokratis tapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa nggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya, selesai,” kata Prabowo.

Menurutnya, sistem pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD sudah dilakukan di negara lain seperti Malaysia, India, Inggris, Kanada, hingga Australia. "Negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah," tandasnya. (M Hafid)