features

Sikap Prabowo Menghadapi Sabotase Para Menteri

Penulis Aswandi AS
Aug 26, 2025
Presiden RI, Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (06/08/25). (Foto: Instagram/presidenrepublikindonesia)
Presiden RI, Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna bersama jajaran Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta pada Rabu (06/08/25). (Foto: Instagram/presidenrepublikindonesia)

ThePhrase.id - Hasrat Jokowi untuk terus berkuasa telah menciptakan suasana politik yang tidak sehat di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.  Prabowo dibayang-bayangi upaya penggulingan loyalis Jokowi dari dalam dan luar istana. Sejumlah pihak pun mengingatkan Prabowo mensikapi upaya sistematis untuk menjatuhkannya.  Namun sudah menjelang satu tahun kekuasaanya, belum ada tanda-tanda Prabowo akan menggantikan loyalis Jokowi yang ada di pemerintahannya.

Salah satu orang yang paling lantang mengingatkan Prabowo  tentang adanya upaya sistematis menjatuhkannya adalah Mantan Panglima TNI, Jenderal  TNI (purn) Gatot Nurmantyo.  Gatot dengan tegas menyebut tindakan beberapa menteri kabinet merah putih yang dianggapnya sebagai bagian dari upaya  merongrong kekuasaan presiden.

“Inilah yang saya katakan bom waktu yang didesain dengan cara cerdas. Saya ulangi, bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digulingkan," kata Gatot di Yogyakarta, Senin, 18 Agustus 2025,  dalam acara Reuni 5 Tahun KAMI (kesatuan aksi menyelamatkan Indonesia).

Tindakan sejumlah menteri itu disebut Gatot  sebagai insubordinasi atau pembangkangan terhadap kepala negara.  Prabowo tercatat beberapa kali turun tangan langsung menyelesaikan permasalahan akibat tindakan sabotase para menterinya yang sudah meresahkan publik.

Beberapa menteri  yang disorot Gatot melakukan upaya sabotase terhadap presiden itu adalah, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kasus kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Kasus ini membuat masyarakat resah  terutama pelaku UMKM.  Prabowo pun harus tangan menyampaikan langsung pembatalan kebijakan tersebut dengan mengatakan bahwa PPN 12 persen itu hanya untuk kelompok barang dan jasa mewah.

Menteri lainnya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono disebut Gatot melakukan insubordinasi dalam kasus pagar bambu di laut Tangerang.  Trenggono sempat meminta agar pagar laut tidak dibongkar dengan dalih sebagai barang bukti. Padahal Presiden Prabowo sudah memberikan perintah pembongkaran.

Menteri ESDM Bahlil Lahadila, disebut melakukan sabotase pada bulan Februari 2025 dengan melarang pengecer menjual gas elpiji 3 kg, yang mengakibatkan kelangkaan elpiji dimana-mana dan menyulut keresahan ibu-ibu rumah tangga.   Prabowo turun menyelesaikan masalah ini dengan mencabut larangan tersebut.  Sabotase lain di lingkungan ESDM adalah kasus Pertamax oplosan terkait dugaan kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk BBM 2018-2023.

"Heboh bensin oplosan. Kalau terlambat diketahui mesin motor masyarakat kecil itu rusak itu. Akhirnya berbondong-bondong ngisi bahan bakar di Shell," kata Gatot.

Prabowo juga harus menyelesaikan masalah lain di ESDM yang terkait  tambang nikel di Raja Ampat, dengan mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat yang disebut merusak lingkungan dan berpotensi menganggu pariwisata pulau-pulau di Raja Ampat.

Adapun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini disorot dengan keputusan memundurkan jadwal pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Belakangan, Prabowo melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memituskan untuk mempercepat pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) untuk formasi tahun 2024.

"Baru tiga bulan di tahun yang baru sudah seperti itu," kata Gatot.

Selain para menteri ada juga sabotase dari pimpinan lembaga yang memunculkan polemik dan keresahan publik.  Seperti yang dilakukan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana dengan memblokir rekening tidak aktif.  Ivan tercatat menjabat sebagai Kepala PPATK  setelah diangkat oleh Jokowi pada tahun 2023.

"Siapa yang jelek? presiden lagi,"  ungkap Gatot.

Tindakan Ivan ini berpotensi menimbulkan rush atau penarikan uang dari rekening bank secara besar-besaran yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi.  Sabotase jenis ini juga terjadi pada  pernyataan Menteri ATR/ BPN, Nusron Wahid tentang  tanah yang menganggur selama dua tahun bisa disita oleh negara.

"Akhirnya muncul di media sosial, rekening nganggur 3 bulan diblokir, tanah nganggur selama 2 tahun disita negara, kami nganggur bertahun-tahun pemerintah tidak peduli," ujar Gatot.

Tidak hanya dari dalam sekitar istana, sabotase juga datang dari luar istana yang menyerang  kebijakan Prabowo. Seperti ketika Prabowo memberi abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto.  Keputusan itu menuai kontra dan serangan yang bertujuan menggemakan narasi pemakzulan terhadap Prabowo.  Gatot menyebut serangan itu berasal dari  gabungan Youtuber Nusantara, yang selama ini dikenal berafilisiasi atau dekat dengan Gibran Rakabuming Raka.

Demo di daerah 

Permasalahan yang dianggap memiliki kaitan dengan upaya sabotase adalah demo besar di Pati, Jawa Tengah, yang menuntut Bupati Sudewo mundur. Demo besar-besaran itu merupakan buntut dari kebijakan Sudewo menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 250 persen.

"Tapi ini lah yang saya katakan bom waktu yang didesain dengan cara cerdas. Saya ulangi, bom waktu yang didesain secara cerdas untuk mempercepat penurunan Prabowo digulingkan," kata Gatot.

Demo serupa kemudian terjadi di Bone, Sulawesi selatan  yang juga mengusung isu tentang kenaikan pajak bumi dan bangunan. Beberapa daerah seperti Cirebon, Nganjuk dan lain-lain sudah mengambil ancang-ancang untuk melakukan hal serupa.  Letusan-letusan protes dari beberapa daerah ini  seperti  strategi Desa Mengepung Kota, yang pernah sukses mengantar Mao Tse Tung  menjadi pemimpin China mengalahkan lawannya Chiang Kai Sek pada tahun 1949.

Selain Gatot, pihak lain yang sudah pernah mengingatkan Prabowo tentang adanya upaya penggulingan  oleh para menterinya adalah Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi.  Muslim meminta Prabowo untuk mewaspadai  Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.  Menurut Arbi, Tito melakukan  manuver berbahaya  dengan keputusannya memindahkan 4 pulau dari Provinsi Aceh ke Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Keputusan itu, kata Arbi berpotensi memicu konflik dan disintegrasi.

"Cara Tito itu sangat berbahaya bagi Prabowo karena akan memancing konflik lebih luas," kata Muslim seperti yang dikutip RMOL id  Minggu, 15 Juni 2025.

Muslim curiga ada agenda tersembunyi yang sedang dilancarkan Tito untuk menggoyang Prabowo dari dalam. Muslim meminta Prabowo tidak  tinggal diam  dan mengevaluasi Mendagri Tito.

"Saya kira (Tito) salah satu menteri kabinet Prabowo yang perlu dievaluasi, apalagi Tito ini sangat loyal ke Geng Solo (pendukung Jokowi)," ujar Muslim.

Sikap Prabowo

Meskipun sudah banyak pihak yang mengingatkan tentang tindakan sabotas sejumlah menterinya, Prabowo masih belum memberi sinyal untuk  mengganti menteri  bermasalah yang merugikan pemerintahnnya.  

Menjelang setahun peerintahnnya dengan segala rongrongan Prabowo seperti  sangat yakin dapat mengendalikan para menterinya dengan meredakan goncangan akibat obatase yang mereka lakukan.  

Prabowo tampaknya berupaya menghindari konflik dengan para loyalis Jokowi  dengan membiarkan mereka melakukan insubordinasi untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi dalam negeri.  Sebuah kondisi yang harus dibangun di tengah gencarnya upaya Prabowo memperbaiki citra politik luar negeri Indonesia yang sempat menurun tajam selama pemerintahan Jokowi. (Aswan AS)

Artikel Pilihan ThePhrase

- Advertisement -
 
Banyak dibaca
Artikel Baru
 

News Topic