Sistem Terbuka Paling Baik, 8 Partai Politik Tolak Sistem Proporsional Tertutup

ThePhrase.id - Sebanyak 8 (delapan) partai politik menyatakan menolak sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.  Penolakan tersebut disampaikan setelah 8 partai politik melakukan pertemuan di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (8/1).

Pertemuan tersebut dihadiri oleh petinggi-petinggi partai seperti Agus Harimurti Yudhoyono (Ketua Umum Partai Demokrat), Airlangga Hartarto (Ketua Umum Partai Golkar), Ahmad Syaikhu (Ketua Umum PKS), Ahmad Ali (Wakil Ketua Umum Partai Nasdem), Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB), Zulkifli Hasan (Ketua Umum PAN), dan Amir Uskara (Wakil Ketua PPP). Partai Gerindra tidak hadir dalam pertemuan tersebut, namun disebutkan oleh Airlangga, Partai Gerindra setuju dengan kesepakatan yang dihasilkan.

“Pada siang hari ini, kita delapan partai politik bersatu untuk kedaulatan rakyat. Tentu pertemuan ini bukan merupakan pertemuan pertama saja, namun tadi bersepakat bahwa pertemuan ini akan dilanjutkan secara berkala, untuk mengawal sikap partai politik ini,” tutur Airlangga Hartato, Ketua Umum Partai Golkar, seperti dikutip Antara, Minggu (8/1). Diketahui sebelumnya, Partai Golkar merupakan pihak yang berinisiatif untuk mengadakan pertemuan tersebut. Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan dengan tegas bahwa partainya menolak Pemilu dengan sistem proporsional tertutup.

“PAN menolak keras wacana pemilu sistem proporsional tertutup karena telah diuji Mahkamah Konstitusi pada tahun 2008. Sistem pemilu terbuka sesuai putusan MK tersebut telah dilaksanakan pada pemilu tahun 2009, 2014, dan 2019 berjalan dengan baik,” ucap Zulhas, panggilan akrab Zulkifli Hasan, Minggu (8/1). Zulhas berpendapat bahwa jika Pemilu kembali menerapkan sistem proporsional tertutup, demokrasi di Indonesia hanya akan alami kemunduran.

Sependapat dengan Zulhas, Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan Ketua Umum Partai Demokrat juga menolak penerapan sistem proporsional tertutup sejak awal. Menurutnya sistem tersebut akan merampas hak rakyat. “Saya ingin menggaris bawahi, pertama jangan sampai ada hak rakyat dalam kehidupan demokrasi ini yang dirampas, jika terjadi pemilu tertutup, maka rakyat tidak bisa memilih langsung wakil-wakil rakyatnya. Padahal kita ingin semua menggunakan haknya dan tidak seperti membeli kucing dalam karung,” ucap AHY, sapaan akrab Agus Harimurti Yudhoyono.

5  Poin Kesepakatan

Pertemuan delapan partai tersebut menghasilkan kesepakatan sebayak lima (5) poin, yang kemudian dibacakan oleh Airlangga Hartarto. Inti dari kesepakatan tersebut ialah delapan partai (termasuk Partai Gerindra) yang hadir sama-sama menolak Pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Penggunaan sistem tersebut dianggap suatu kemunduran dalam demokrasi di Indonesia. Kedelapan partai politik tersebut sepakat bahwa Pemilu dengan sistem proporsional terbuka adalah sistem yang paling baik untuk dilaksanakan, karena sistem tersebut membuat para pemilih dapat memilih secara langsung caleg pilihannya. “Sistem pemilu proporsional tertutup merupakan kemunduran bagi demokrasi kita. Di lain pihak sistem pemilu proporsional terbuka merupakan perwujudan dari demokrasi yang berasaskan kedaulatan rakyat, di mana rakyat dapat menentukan calon anggota legislatif yang dicalonkan oleh partai politik. Kami tidak ingin demokrasi mundur,” tandas Airlangga.

Sistem Proporsional Terbuka Paling Baik

Akademisi Universitas Djuanda, Aep Saepudin Muhtar berpendapat bahwa sistem proporsional tertutup memiliki potensi untuk menguatkan oligarki. “Sistem ini justru berpotensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oleh elite partai,” ucap Saepudin yang akrab dipanggil Gus Udin, saat mengisi materi dalam seminar “Transformasi Gerakan Mahasiswa Menuju Keemasan Indonesia Tahun 2045” di Kabupaten Bogor, Minggu (8/1). Begitu pula pendapat Aditya Perdana, Dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia (UI), yang menilai sistem proporsional terbuka masih menjadi sistem yang paling baik diterapkan di Indonesia. Alasannya ialah karena dengan sistem terbuka, pemilih akan lebih mudah mengenali atau mencari tahu tentang calon yang akan dipilih. "Idealnya, sistem pemilu kita makin mendekatkan kepada pemilih, bukan malah semakin menjauhkan pemilih," terang Aditya. Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari mengatakan bahwa kemungkinan Pemilu 2024 akan kembali gunakan sistem proporsional tertutup, yang mana para pemilih tidak memilih caleg melainkan partai. “Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup,” ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, seperti dikutip Antara, Jumat (30/12). Pernyataan tersebut dianggap hanya akan memundurkan demokrasi sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Dengan penolakan dari 8 partai, Pemilu 2024 kenungkinan akan menggunakan sistem proporsional terbuka. (Rangga)