Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perempuan Pertama

ThePhrase.id – Siti Nurbaya tercatat sebagai perempuan pertama di kursi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Ia telah menjabat di posisi ini selama dua periode dari tahun 2014. Lantas, bagaimanakah sepak terjangnya karir Menteri LHK perempuan pertama ini?

Siti Nurbaya Bakar lahir di Jakarta 28 Agustus 1956. Ingin mengikuti jejak ayahnya yang merupakan seorang Polisi dari Resimen Pelopor Angkatan 45 (sekarang Korps Brimob Kepolisian Republik Indonesia) ia memilih mengabdi untuk negara dengan memulai karirnya sebagai pegawai negeri sipil.

Karir pertamanya adalah sebagai penata muda di Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 1979. Wanita lulusan S3 Fakultas Perencanaan Sumberdaya Alam Institut Pertanian Bogor dengan Siegen University, Jerman ini merupakan pribadi yang ulet dan enerjik sehingga karirnya terus melesat hingga dipercaya sebagai Ketua Bappeda Provinsi Lampung.

Pada tahun 1998, Siti kemudian dipindahtugaskan ke Jakarta dan ditempatkan di Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Dengan kinerjanya yang memuaskan selama 17 tahun bertugas di Lampung, ia dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Depdagri tahun 2001-2005 hingga kemudian diangkat menjadi Sekjen Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) tahun 2006-2013.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menunjukknya sebagai Sekjen DPD karena yakin dengan kinerja, kemampuan dan pribadi Siti Nurbaya.  Hal ini karena ketika masih menjabat Pangdam Sriwijaya, SBY menghadiri presentasi konsep tata ruang Hankam Provinsi Lampung yang disampaikan oleh Siti Nurabaya, selaku Ketua Bappeda Provinsi Lampung waktu itu.

Bertahun-tahun mengabdi untuk negara, ia menerima berbagai penghargaan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Teladan dan Prestasi Kerja Yang Luar Biasa di tahun 2004, Penghargaan Satya Lencana Karya Satya XX dan XXX, Penghargaan Bintang Jasa Satya Lencana Wirakarya di tahun 2004, dan Penghargaan Bintang Jasa Utama di tahun 2011.

Setelah mengabdi selama 32 tahun sebagai pegawai negeri, Siti Nurbaya Bakar kemudian mencoba terjun ke dunia politik dengan mencalonkan diri menjadi anggota DPR perwakilan Lampung dari perwakilan Partai Nasdem.

Ia pun terpilih menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun belum sempat bertugas, ia diminta Presiden terpilih Joko Widodo menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Kabinet Kerja 2014-2019.

Kembali ditunjuk, Presiden Joko Widodo memercayai Siti Nurbaya untuk kembali menduduki kursi Menteri LHK dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Cuitan Kontroversial

Siti Nurbaya terkenal cukup aktif menyampaikan informasi mengenai lingkungan hidup di akun twitter pribadinya. November 2021 lalu, cuitannya di twitter sempat viral dan membuat banyak netizen melayangkan protes dan mempertanyakan pernyataan ini.

“Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi,” tulis Siti Nurbaya di twitter (03/11/2021).

Ia juga menambahkan bahwa menghentikan pembangunan atas nama zero deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945.

https://twitter.com/SitiNurbayaLHK/status/1455762634179952640

Salah satu warganet @SHPurnama mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan Siti Nurbaya ini, ia menyebut bahwa penghuni bumi ini bukan hanya manusia saja tetapi juga hewan dan tumbuhan.

“Emisi karbon dan deforestasi mestinya jadi batasan bagi manusia untuk tidak berambisi menguasai bumi dengan dalih pembangunan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan. Di bumi ini yang hidup bukan cuma manusia loh bu, tapi juga ada hewan dan tumbuhan!” tulisnya di twitter.

Dilansir kompas.com, Greenpeace Indonesia diwakili oleh Iqbal Damanik menyatakan kekecewaanya terhadap pernyataan Siti Nurbaya.

"Ini statement yang sangat mengecewakan, meski kita baca secara keseluruhan atau utuh. Statement ini justru semakin menunjukkan ke mana keberpihakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan," ungkap Iqbal (4/11/2021).

Menanggapi berbagai kritik, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa pembangunan besar-besaran yang ia maksud bukanlah mengenai ekstraksi besar-besaran melainkan mengenai semangat pembangunan yang luar biasa di era Presiden Joko Widodo.

Ia juga mengungkap bahwa pernyataan yang ia keluarkan berdasarkan data dan langkah konkret. Kementerian LHK mengungkap bahwa deforestasi Indonesia mengalami penurunan terbesar sepanjang sejarah sebanyak 75% selama periode 2019/2020. Angka deforestasi Indonesia berada pada 115,46 ribu ha menjadi angka deforestasi terendah dalam 20 tahun terakhir di Indonesia. [fa]