Soal Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, PDIP Ingatkan Potensi Kembali ke Orde Baru

ThePhrase.id - PDI Perjuangan menegaskan sikapnya untuk tetap mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat, bukan melalui anggota DPRD.

Sikap tersebut disampaikan Juru Bicara DPP PDIP, Guntur Romli yang menilai keterlibatan publik menjadi elemen penting dalam demokrasi.

“Tapi untuk sikap sekarang, PDI Perjuangan tetap ingin pemilihan langsung,” ujar Guntur di Jakarta, Sabtu (13/12) dikutip Antaranews.

Ia menjelaskan, pilihan tersebut didasarkan pada dorongan agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam menentukan pemimpin daerah.

Menurutnya, pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi mendapat penolakan publik karena minimnya keterlibatan masyarakat, serta mengingatkan pada praktik politik tertutup pada masa Orde Baru.

“Makanya saya lihat, pemilihan kepala daerah melalui anggota DPRD itu tetap akan ditolak oleh publik, kenapa? Karena ini seperti kembali kepada Orde Baru. Terus yang kedua, juga soal legitimasi, masyarakat tidak akan merasa mereka yang memilih dari kepala daerah tersebut,” tukasnya.

Guntur mengakui bahwa mekanisme pilkada tertutup memang tengah dikaji oleh PDIP dan secara konstitusional tidak bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Ia menambahkan bahwa sila keempat Pancasila membuka ruang musyawarah mufakat dalam sistem pemilihan.

“Memang apa yang disampaikan oleh Pak Tito, ya memang ada benarnya, misalnya sila ke-4, mufakat, diartikan bahwa tidak semua yang namanya pemilihan itu harus langsung, ya, tetapi kan semua kembali kepada aturan yang disepakati bersama,” imbuh Guntur.

Meski demikian, politisi PDIP itu menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan partisipasi rakyat guna memperkuat demokrasi dan kedaulatan negara. 

“Ini kan negara antara pemerintah dan juga ada rakyat, kan. Kalau bicara soal demokrasi itu kan kedaulatan rakyat. Maka pemilihan langsung itu lebih kepada soal bagaimana masyarakat ikut terlibat memilih pemimpin mereka,” ungkapnya.

Ia kemudian mengingatkan agar wacana pilkada tertutup tidak dijadikan pintu masuk untuk membatasi demokrasi melalui revisi undang-undang yang menghilangkan partisipasi publik. (Rangga)