Strategi Senyap Prabowo Hadapi Geng Solo

ThePhrase.id - Prabowo Subianto, boleh jadi tidak akan jadi Presiden jika tidak menggandeng Gibran Rakabumng Raka sebagai wakilnya pada Pilpres 2024 lalu. Sebab Jokowi tidak akan memberi ruang kepada siapapun untuk menjadi penggantinya jika tidak mengikuti keinginannya. Namun Prabowo memiliki strategi untuk menghentikan  ambisi Geng Solo yang terus ingin berkuasa.  Caranya dengan  menggandeng Gibran sebagai infiltrasi   ke wilayah lawan dan masuk ke dalam istana.

Ambisi Jokowi untuk terus berkuasa terlihat jelas pada upaya memberangus pihak-pihak yang menyuarakan  wacana  “ganti presiden” pada Pilpres 2019.   Media sosial dipenuhi dengan video penangkapan orang-orang yang mengenakan kaos bertuliskan “ganti presiden”.   Jokowi pun terpilih untuk periode kedua dengan tumbal 894 anggota KPPS yang meninggal dunia dan 5.175 lainnya mengalami sakit.  Isu yang berkembang para anggota KKPS itu diracun untuk menutupi kecurangan masif pilpres tersebut.  

Ambisi  Jokowi itu makin terlihat pada wacana  presiden 3 periode, yang dihembuskan di ujung periode keduanya sebagai Presiden.  Namun, Megawati, Ketua Umum PDIP tidak merestui hasrat Jokowi yang melanggar konstitusi  itu. Penolakan Megawati ini kemudian yang membuat Jokowi keluar dari PDI Perjuangan, partai yang telah membesarkan diri dan keluarganya.  Jokowi pun menantang PDI Perjuangan dengan menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden berhadapan dengan calon yang diajukan PDI P.

Lolosnya Gibran sebagai Cawapres menutup ruang bagi pasangan lain untuk memenangan pemilihan. Jokowi sudah mengatur semua lini untuk memenangkan siapa saja yang mau berpasangan dengan anaknya itu.  Dengan catatan mau menerima syarat yang diajukan Jokowi, melanjutkan semua programnya yang belum selesai dan mempersiapkan Gibran untuk jadi  presiden selanjutnya.  Prabowo kemudian  mengambil pilihan itu  karena itulah satu-satunya jalan untuk menghentikan ambisi Jokowi berkuasa  yang telah merusak sendi dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai seorang mantan komandan pasukan khusus, Prabowo disebut menerapkan Operasi Sandi Yudha dalam langkah politiknya, yakni operasi atau kemampuan intelijen tempur rahasia, perang inkonvensional, infiltrasi, klandestin, serta penggalangan dan kontra-gerilya. Karakteristik utama Operasi Sandi Yudha adalah operasi senyap  yang bergerak dalam kerahasiaan tinggi, tanpa identitas mencolok, untuk memantau situasi sosial, menyusup ke wilayah lawan, atau membangun jaringan di daerah pengaruh musuh. Operasi ini mencakup pengumpulan informasi strategis, perang psikologi untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat, serta operasi penumpasan gerakan klandestin atau separatis.

Menggandeng Gibran adalah taktik infiltrasi untuk masuk dan menguasai wilayah lawan. Inflltrasi diperdalam dengan seolah-olah menjadi bagian dari Jokowi yang siap menjalankan dan melanjutkan program  Jokowi.  Hal itu ditunjukkan dengan beberapa kali sowan ke Solo menemui Jokowi.

Pertama,  13 Oktober 2024, menjelang pelantikannya sebagai presiden, Prabowo mendatangi Jokowi di Solo dengan didampingi Gibran Rakabuming Raka.

Kedua, 3 November 2024,  sepulang dari kunjungan kerja ke Papua Selatan dan Bali, Prabowo mampir ke Solo menemui Jokowi tanpa menggunakan mobil kenegaraan.

Ketiga,  20 Juli 2025,  Presiden Prabowo kembali menyambangi kediaman Jokowi di Solo usai melakukan rangkaian kunjungan kerja dari luar negeri. Pertemuan itu membahas berbagai isu strategis, termasuk hasil perjalanan luar negeri Prabowo ke Eropa, Brasil, Prancis, dan Inggris.

Keempat, 18 Juni 2026, bersama putranya, Didit Prabowo, Presiden Prabowo bersilaturahmi dan melakukan pertemuan tertutup selama sekitar 30 menit dengan Jokowi di Solo usai menghadiri acara malam 1 Suro di Pura Mangkunegara.

Prabowo pun membuat lawan nyaman dengan tidak menggantikan orang-orang kepercayaan Jokowi yang duduk di posisi strategis. Salah satunya adalah Listyo Sigit Prabowo yang dipertahankan sebagai Kapolri yang mencatat Listyo menjadi Kapolri terlama sejak reformasi.

Sosok kunci dan orang kepercayaan Jokowi seperti Pratikno diberi posisi strategis dalam pemerintahan.  Pratikno yang menjabat Mensesneg 10 tahun di era Jokowi,  diberi jabatan sebagai Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Merah Putih.  

Saat mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara pada 21 Oktober 2024,   17 orang di antaranya adalah nama-nama yang selama ini diidentikkan dengan orang dekat Jokowi.  Banyaknya loyalis Jokowi yang masuk dalam Kabinet Merah Putih, memunculkan isu matahari kembar dalam pemerintahan Prabowo Subianto.  Prabowo pun dinilai oleh beberapa pihak sebagai Presiden yang tidak independen karena Jokowi  ikut cawe-cawe dalam pemerintahannya.

Namun dalam perjalanannya, jabatan yang diberikan kepada orang-orang dekat Jokowi itu menjadi panggung yang dibangun Prabowo agar publik dapat melihat dan menilai kinerjanya. Satu-satu menteri yang bermasalah dipecat setelah kesalahannya mencuat ke permukaan dan menjadi perbincangan publik. Seperti Budi Arie Setiadi, ketua Projo yang menjabat sebagai Menteri Koperasi. Budi Arie diganti setelah kasus judi online mencuat yang menyeret nama Budi Arie terlibat dalam kasus tersebut ketika menjabat Menkominfo di era Jokowi.

Dengan begitu, publik menilai penggantian menteri bukan karena ingin menyingkirkan lawan, tetapi karena memang kinerja yang buruk dan kesalahan fatal yang dilakukannya. Maka ketika, nama besar seperti Sri Mulyani dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, publik pun memaklumi bahwa Presiden Prabowo memiliki alasan sendiri yang tidak perlu dijelaskan karena itu hak prerogative presiden.

Selama 2 tahun pemerintahannya, Prabowo Subianto tercatat telah melakukan reshuffle sebanyak 8 kali.  Reshuffle yang bertubi-tubi ini menghilangkan  wacana publik  tentang identifikasi mana menteri lawan dan mana menteri dari kalangan sendiri.  Seringnya reshuffle ini, juga membingungkan lawan dan penonton untuk membaca langkah Presiden di atas papan catur politik yang sedang diaminkannya.

Tiba-tiba menteri dan kuda lawan sudah diganti, seperti pada reshuffle 1 Oktober 2026 yang menggeser operator politik Jokowi, Pratikno dan memecat  Listyo Sigit Prabowo  dari jabatan Kapolri setelah beberapa kali menunjukkan sikap mbalelonya di depan publik.

Kapolri baru, Jenderal  Suyudi Ario Seto, bergerak cepat melakukan pembersihan anasir lawan di tubuh  Polri dengan melakukan mutasi besar-besaran  sehari setelah pelantikannya.  Publik pun mendukung penuh langkah  Kapolri ini karena menilai langkah itu sebagai upaya membersihan citra dan wajah polisi yang telah menjadi alat kekuasaan.  Dukungan publik kepada Suyudi makin solid setelah Listyo Sigit  dan sejumlah perwira polisi ditangkap karena melakukan penyadapan Presiden yang mengarah pada tindakan makar.

Operasi senyap ini membuat benteng terakhir Jokowi, Gibran Rakabuming Raka  roboh dengan sendirinya.  Gibran turun dari kursi wakil presiden  tanpa ada drama dan kegaduhan yang menolak pemberhentiannya.  Tumbangnya Gibran ini  menandai berakhirnya  kisah politik dinasti Jokowi  yang mengulang kisah sejarah para raja dan diktator  yang ingin berkuasa selamanya. (Aswan AS)