Tanggapi Usulan Pencopotan Wapres Gibran, Eddy Soeparno Tegaskan MPR Berpegang pada Ketetapan KPU

ThePhrase.id - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI untuk pemakzulan atau pencopotan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI 2024-2029.

Eddy menyatakan MPR berpegang teguh pada keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang secara resmi telah menetapkan terpilihnya pasangan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI berdasarkan hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 lalu.

“Sudah dijawab oleh pimpinan saya, Ketua MPR, bahwa rakyat telah memilih dan MPR telah melantik, pasangan yang dipilih sah oleh rakyat dalam Pemilu 2024, Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka,” ucap Eddy kepada awak media di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/4).

“Jadi, kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI, yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dalam bentuk pelantikan daripada Presiden dan Wakil Presiden,” lanjutnya.

Ia mengatakan perlu adanya telaah dari para pakar hukum untuk memberikan pandangannya terhadap usulan tersebut, sekaligus menyoroti pemerintahan Prabowo-Gibran yang saat ini telah berjalan hampir enam bulan sejak pelantikan pada bulan Oktober 2024 lalu.

“Saya kira itu perlu telaah dari pakar hukum. Tetapi kembali lagi, MPR berpegang pada konstitusi, dan apa yang sudah kita capai saat ini merupakan pegangan kita berdasarkan landasan konstitusi,” tukasnya.

Monolog jadi Cara Gibran Berkomunikasi dengan Rakyat

Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro memberikan pandangannya terhadap Gibran yang akhir-akhir ini mengunggah beberapa video monolog untuk membahas hal tertentu, melalui kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia.

Juri menilai tidak ada yang salah dengan monolog yang diunggah Gibran, karena menurutnya para pejabat, termasuk Gibran pasti memiliki cara dan gaya komunikasinya masing-masing.

“Ya ada banyak cara komunikasi para pejabat, Pak Presiden, Pak Wapres, menteri, dan seluruh pejabat yang lain tentu punya kepentingan untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat,” ujar Juri.

Adapun para pejabat tersebut memang diharapkan dapat memberikan informasi sebaik mungkin mengenai program-program pemerintah, maupun hal-hal lain yang penting untuk disampaikan kepada publik bagaimanapun cara atau modelnya.

“Yang penting pesannya sampai ke masyarakat, dan tentu kita mengharapkan masyarakat mendapatkan informasi yang lebih benar dan langsung dari sumbernya,” tandasnya. (Rangga)