Terapkan PPKM Level 3 Periode Nataru, Ini Peraturannya

ThePhrase.id - Untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga Covid-19 pada masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) mendatang, pemerintah memutuskan untuk menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 di seluruh wilayah Indonesia.

Kebijakan PPKM level 3 tersebut akan diterapkan mulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 mendatang.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menjelaskan bahwa PPKM Level 3 periode Nataru tersebut akan ditambah dengan beberapa pengetatan lain, sehingga tidak terjadi kerumunan massa.

“Pada libur Nataru ini kita berlakukan pengetatan dan pengetatannya mengadopsi pedoman selama ini berlaku untuk PPKM level 3 plus ada beberapa pengetatan,” ujar Muhadjir Effendy.

Dalam kebijakan libur Nataru tersebut, perayaan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar akan sepenuhnya dilarang. Sementara, untuk ibadah Natal, kunjungan wisata, pusat perbelanjaan, menyesuaikan kebijakan PPKM Level 3.

Peraturan yang Diterapkan

Berikut beberapa peraturan yang akan diterapkan selama penerapan PPKM level 3 di periode libur Nataru 2022.

1. Dilarang melakukan pesta kembang api, pawai, arak-arakan yang mengumpulkan kerumunan besar


2. Dilarang pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer


3. Dilarang bepergian selama Natal dan Tahun Baru


4. Menutup fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka


5. Pemerintah memperketat aturan perjalanan naik transportasi umum


6. Dilarang mengambil cuti dan memanfaatkan libur nasional bagi ASN, TNI, POLRI dan karyawan swasta


7. Kegiatan di tempat ibadah dengan kapasitas maksimal 50 persen


8. Pengunjung bioskop dibatasi hingga 50 persen


9. Pengunjung tempat makan, cafe, dan restoran maksimal kapasitas 50 persen


10. Pusat perbelanjaan memiliki kapasitas maksimal 50 persen dan tutup pukul 21. 00

Aturan Perjalanan

Pada periode libur Nataru ini, Pemerintah memutuskan tidak melakukan penyekatan. Namun, sejumlah peraturan tetap diterapkan. Menurut Menko PMK, Muhadjir pelaku perjalanan harus menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan sudah di vaksin minimal satu dosis.

Ia juga menambahkan bahwa pelaku perjalanan harus menyertakan surat keterangan bebas Covid. Bagi yang baru menjalani vaksinasi dosis pertama, maka harus menyertakan hasil negatif Covid-19 berbasis RT-PCR dengan durasi maksimal 3x24 jam. Sedangkan bagi yang sudah vaksinasi 2 kali hanya perlu menunjukkan hasil negatif Covid-19 berbasis antigen dengan durasi maksimal 1x24 jam. [nadira]