Terima Bantuan China dan Malaysia, Muzakir Manaf “Lawan” Perintah Prabowo?

ThePhrase.id - Gubernur Aceh Muzakir Manaf punya langkah berbeda dengan pemerintah pusat dalam penanganan banjir bandang dan longsor yang terjadi di wilayahnya pada akhir November 2025 lalu.

Pemerintah pusat tidak berkenan menerima bantuan dari luar negeri lantaran merasa mampu menangani bencana tersebut. Namun, Mualem, sapaan akrab Muzakir Manaf, justru menerima bantuan asing.

Mualem menegaskan pihaknya tidak ingin mempersulit pihak asing yang berniat membantu menangani bencana yang sudah memakan ratusan korban jiwa itu.

‎“Mereka tolong kita kok kita persulit? Kan bodoh,” kata Mualem kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Eks panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu menyebut sah-sah saja menerima bantuan asing dalam penanganan bencana. Baginya, tidak ada larangan menerima bantuan dari luar negeri, baik dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) maupun pemerintah.

Sampai saat ini, Mualem sudah menerima bantuan dari dua negara, yakni China dan Malaysia. Bantuan dari Negara Tirai Bambu itu berupa tim pelacak untuk mencari mayat yang masih tertimbun lumpur.

Menurut Mualem, ada lima orang yang didatangkan dari China yang akan melacak keberadaan mayat yang masih tertimbun akibat banjir bandang dan longsor tersebut.

‎"Mereka ada alat untuk mengambil mayat yang tertimbun lumpur," kata Mualem pada Sabtu (6/12).

Bantuan lainnya datang dari negara tetangga, Malaysia yang menerjunkan dokter dan mengirimkan obat-obatan bagi para korban bencana. Menurut Mualem, semua bantuan itu sudah tersalurkan kepada masyarakat. “Tersalur semuanya dan bahkan tidak cukup,” ucapnya.

Sementara itu, pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah tidak menerima bantuan dari negara lain.

"Kami merasa bahwa pemerintah, semua masih sanggup untuk mengatasi seluruh permasalahan yang kami hadapi," kata Prasetyo di Jakarta, Rabu (3/12).

Dengan demikian, langkah yang dilakukan Mualem terkesan bertolak belakang dengan kebijakan Istana dalam perkara penanganan banjir.

Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pun angkat bicara. Dia tidak menampik bahwa Mualem telah menerima bantuan dari pihak asing. Namun, lanjut dia, bantuan itu bersifat personal, bukan mengatasnamakan bantuan negara lain.

"Sebetulnya yang dimaksud itu adalah (bantuan) personal yang dari China, itu untuk menemukan (korban), itu bukan bantuan asing," kata Sjafrie di kampus Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (9/12).

"Itu bantuan personal kepada Mualem yang mau mencari jasad-jasad dari para korban bencana," imbuhnya.

Sjafrie menyebut, pemerintah Indonesia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menangani bencana tersebut, termasuk melakukan pencarian terhadap korban yang saat ini masih tertimbun lumpur.

Semua itu, kata Sjafrie, dilakukan secara mandiri oleh pemerintah dan tidak menerima bantuan pihak asing.

"Tetapi secara keseluruhan penanggulangan bencana yang ada di Sumatra Utara dan Sumatra Barat serta Aceh itu ditanggulangi secara mandiri," terangnya.

Langkah Mualem itu dibela oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. Dia menilai tidak ada hal yang salah dari tindakan Mualem dalam menerima bantuan dari pihak asing.

"Jadi saya kira apa yang dilakukan itu tidak salah, tidak menyalahi," kata Eddy di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/12).

Eddy menyinggung bantuan China kepada Aceh. Menurutnya, bantuan tersebut perlu diterima karena Indonesia disebut tidak memiliki alat yang canggih untuk mendeteksi mayat di bawah lumpur.

"Bantuan karena kita tidak memiliki teknologinya saat ini ya, untuk mengidentifikasi para korban yang mungkin sekarang ini masih tertimbun di bawah lumpur, karena akibat banjir dan lain-lain" ucapnya.

"Sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus dalam hal ini dalam upaya untuk melakukan penyelamatan, penyelamatan jiwa manusia," tandasnya. (M Hafid)