Tidak Kapok! Coba Berangkat ke Mekkah Pakai Visa Non-Haji, Satgas Haji Tahan 8 Orang di Bandara Soetta

ThePhrase.id - Nekat berangkat ke Tanah Suci dengan cara ilegal kembali terjadi. Satuan Tugas (Satgas) Haji gabungan 2026 berhasil menggagalkan keberangkatan delapan warga negara Indonesia (WNI) yang hendak menunaikan ibadah haji menggunakan visa non-haji di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang-Banten.

Pencegahan tersebut terjadi pada Sabtu (18/4/2026) dini hari melalui operasi bersama aparat yang melibatkan berbagai pihak terkait.

"Alhamdulillah pada hari Sabtu dini hari kita sudah melakukan upaya penggagalan ya, upaya mencegah warga negara Indonesia yang kemudian akan melaksanakan haji dengan menggunakan visa non-haji," kata Dirjen Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah RI, Harun Al Rasyid usai rapat di Bareskrim Polri, Senin (20/4). 

Pihak yang Terlibat Akan Ditindak, Termasuk Travel

Harun menjelaskan, pencegahan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Satgas Haji dan pihak Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini, delapan calon jemaah haji tersebut masih dalam proses pendalaman lebih lanjut.

"Saat ini sedang dilakukan pendalaman terkait dengan kegiatan mobilisasi delapan warga negara Indonesia yang melaksanakan haji dengan menggunakan visa non-haji ini," lanjut Harun, dikutip dari himpuh.or.id, selasa (22/4/2026).

Ia menegaskan, penyelidikan tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak lain yang terlibat, termasuk agen travel ataupun pihak-pihak yang turut membatu mengurus keberangkatan tersebut.

"Iya, semua pihak yang terlibat tentu akan kita lakukan pendalaman, kemudian kita melakukan analisis hubungan dari masing-masing pihak ini" ujarnya.

"Baik itu dari pihak yang dirugikan, tentu ada jemaah karena ini nggak berhasil untuk keluar dari Indonesia, kemudian ada travel yang memberangkatkan, ada pihak-pihak yang bertanggung jawab di sana, itu semua akan kita lakukan upaya-upaya penindakan," tegas Harun.

Negara Tidak Boleh Kecolongan

Kasus keberangkatan haji dengan jalur tak resmi telah terjadi berulangkali dan menimbulkan kerugian materi yang tidak sedikit. Dengan mengacu pada kejadian-kejadian sebelumnya, menjadi salah satu alasan kuat dibentuknya Satgas Penanganan Haji dan Umrah ilegal oleh pemerintah bersama Kepolisian RI.

Satgas Haji ini bertugas membongkar praktik curang yang kerap memanfaatkan celah regulasi dan minimnya pemahaman masyarakat tentang perjalanan dan   penyelenggaraan haji yang sesuai aturan dan tidak melanggar hukum.

Imigrasi dan Kemkomdigi Turut Dilibatkan

Pencegahan keberangkatan visa non-haji tidaklah berdiri sendiri. Satgas berkolaborasi dengan pihak imigrasi menjadi kunci dalam mendeteksi pelanggaran sejak dini.

Di kesempatan yang sama pada rapat di Bareskrim Polri pada Senin 20 April 2026 Wakabaintelkam Irjen Pol. Nanang Rudi Supriatna menyampaikan bahwa Satgas Haji juga menggandeng sejumlah kementerian dan lembaga dalam operasi pencegahan.

Selain Imigrasi,salah satu yang juga dilibatkan adalah Kementerian Komunikasi dan Digital untuk mengantisipasi maraknya promosi agen travel bermasalah di ruang digital.

Nanang turut mengimbau masyarakat untuk proaktif melaporkan jika menemukan indikasi penyelenggaraan haji ilegal.

"Oleh karena itu, kami mengimbau kepada masyarakat bahwasanya kami dari Bareskrim juga menyampaikan hotline pengaduan melalui nomor 0812-188-991-91," tegas Nanang.

Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda tawaran “jalur cepat” berhaji di luar prosedur resmi. Penggunaan visa non-haji untuk berhaji bukan hanya melanggar aturan, tapi juga berisiko tinggi mulai dari deportasi hingga ancaman hukum di Arab Saudi.

Ibadah yang seharusnya sakral dan suci tak boleh ditempuh dengan cara-cara kotor dan melanggar aturan. (Z. Ibrahim)