Tiga Isu Utama Sidang Transisi Energi Presidensi G20

ThePhrase.id – Sidang perdana kelompok kerja bidang transisi energi atau Energy Transition Working Group (ETWG) akan segera digelar pada tanggal 24-25 Maret 2022 mendatang.

Sidang yang digelar oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini akan dilaksanakan dalam Forum Presidensi G20 di Yogyakarta.

"Presidensi ini menjadi sangat penting bagi Indonesia sebagai warga global yang mempunyai peran penting mendukung energi bersih dan iklim dunia," ujar Yudo Dwinanda Priaadi selaku staf ahli Menteri ESDM Bidang Perencanaan Strategis, seperti yang dikutip dari Antara, Senin (14/3/2022).

Yudo yang juga merupakan pimpinan ETWG ini mengatakan bahwa dalam sidang nanti, akan ada 3 isu utama yang dibahas.

1) Isu akses energi: membahas mengenai penciptaan energi yang andal, berkelanjutan, terjangkau, dan modern untuk semua negara.
2) Isu teknologi: membahas mengenai upaya untuk meningkatkan dan memanfaatkan teknologi untuk efisiensi energi, integrasi energi terbarukan, serta pembangunan industri bersih.
3) Isu pendanaan: terkait dengan upaya Indonesia untuk mendorong investasi dari negara-negara maju untuk mendanai berbagai macam inovasi yang digunakan untuk pengembangan energi terbarukan.

Tak hanya membahas 3 isu tersebut, nantinya sidang tersebut juga akan membahas mengenai pilar transisi energi serta rencana dan desain utama Road to Bali Communique.

Acara untuk mengakselerasi transisi energi dengan hasil keputusan yang akan disahkan pada September 2022 mendatang ini diharapkan dapat turut memperkuat sistem energi global serta transisi energi yang berkelanjutan.

Sebelumnya Menteri ESDM, Arifin Tasrif menyampaikan bahwa pilar transisi energi G20 akan menghimpun komitmen global yang lebih kuat agar bisa mencapai target akses energi dalam Agenda 2030 untuk pembangunan berlanjutan.

Dalam forum tersebut, selain dapat membantu memperkuat sistem energi global berkelanjutan, Indonesia juga berkesempatan untuk turut mendorong berbagai negara di dunia, terutama negara-negara maju untuk mewujudkan kebijakan dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi global secara inklusif. [hc]