
ThePhrase.id - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI, Djamari Chaniago mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk bersikap transparan dalam menyelidiki kasus serangan yang menewaskan tiga personel pasukan perdamaian TNI di Lebanon.
“Pemerintah menuntut penyelidikan PBB yang cepat, transparan, dan komprehensif serta menegaskan bahwa pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum tanpa adanya kekebalan,” ujar Djamari dalam keterangannya, Rabu (1/4) dikutip Antaranews.
Ia menilai, serangan berulang terhadap personel TNI merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan menunjukkan lemahnya komitmen pihak-pihak yang bertikai dalam menjamin keselamatan pasukan penjaga perdamaian.
Sebelumnya, tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) dilaporkan gugur pada akhir Maret lalu. Ketiga personel tersebut yakni Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan, serta Kapten (Inf) Zulmi Aditya Iskandar.
Farizal meninggal akibat serangan artileri tidak langsung di wilayah Adchit Al Qusayr pada Minggu (29/3), sementara Nur Ichwan dan Zulmi gugur akibat ledakan kendaraan di dekat Bani Haiyyan pada Senin (30/3).
Menurut Djamari, insiden tersebut juga menjadi duka mendalam bagi TNI karena kehilangan prajurit-prajurit terbaik saat menjalankan misi menjaga perdamaian dunia.
Ia mengingatkan bahwa apabila kejadian tersebut tidak ditangani secara serius, maka risiko serangan terhadap pasukan perdamaian dari negara lain juga akan meningkat.
Oleh sebab itu, pemerintah kembali menegaskan pentingnya langkah tegas, solid, dan konsisten dari PBB dalam menindaklanjuti hasil investigasi demi memastikan keamanan personel penjaga perdamaian di wilayah konflik.
Lebih lanjut, Kemenko Polkam sebagai pengarah Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP) akan memperkuat koordinasi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), TNI, dan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) guna meningkatkan perlindungan terhadap personel yang bertugas di luar negeri.
Selain itu, evaluasi terhadap protokol keamanan prajurit juga akan dilakukan agar menyesuaikan dengan dinamika situasi di wilayah konflik Lebanon selatan. (Rangga)