Tim Kampanye Nasional KIM Rapat Perdana, Bahas Putusaan MKMK

ThePhrase.id - Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju (KIM) menggelar rapat perdana bahas isu strategis termasuk hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Kamis (9/11) malam.

“Pada agenda malam ini kami membahas hal-hal yang strategis. Terkait dengan MK tentu tim ada yang menangani,” ucap Ketua Dewan Pengarah TKN Airlangga Hartarto di Kantor DPP Partai Golkar, dikutip Antaranews.

Agenda kampanye dan koordinasi jadwal bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga turut dibahas pada rapat malam hari tersebut.

Airlangga menyebut rapat tersebut mengingatkan jadwal-jadwal terdekat untuk dipersiapkan TKN, seperti penetapan pasangan calon (paslon) pada 13 November 2023, pengundian nomor urut pada sehari setelahnya, dan masa kampanye yang dimulai 28 November hingga 10 Desember 2023.

“Dari pengarah menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan TKN, terutama teknis terkait penjadwalan, jadwal cawapres dan capres, dan keterlibatan dari parpol-parpol yaitu keseluruhan masukan telah disampaikan ke ketua TKN dan dicatat oleh sekretaris TKN,” imbuh Airlangga.

“Karena itu, tim pengarah secara periodik akan terus memberikan masukan,” lanjutnya.

Ketua TKN KIM Rosan Roeslani juga mengungkap akan mempersiapkan dan memastikan jadwal capres-cawapres agar terkoordinasi lebih baik.

“Tentunya ada jadwal-jadwal lain yang akan ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) termasuk nanti ada debat capres cawapres,” ujar Rosan Roeslani.

Rapat perdana TKN turut dihadiri Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta, Ketua Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, dan Ketua Partai Prima Agus Jabo.

Menteri Cuti untuk Kampanye Tergantung Presiden

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebut menteri yang akan ikut kampanye, akan cuti dengan waktu yang disesuaikan dengan izin dari Presiden RI Joko Widodo.

“Jadi kalau (cuti) menteri, itu tergantung presiden. Presiden mau kasih berapa (hari), itu berlaku,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan usai hadiri rapat Dewan Pengarah TKN.

Ia mengatakan lama cuti yang diperoleh menteri untuk kampanye capres-cawapres ditentukan oleh presiden, bukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Tidak hanya seminggu sekali. Cuti seminggu boleh, tergantung yang memberi (cuti), bukan tergantung KPU,” tukasnya. (Rangga)