Timnas AMIN Sebut Pembangunan IKN akan Dikaji Ulang

ThePhrase.id - Ketua Dewan Pakar Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Hamdan Zoelva menyebut bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) akan dikaji ulang apabila pasangan capres-cawapres tersebut menang Pilpres 2024.

“Karena ibu kota itu undang-undang, jadi tidak mungkin undang-undang itu dibatalkan menggunakan Perpu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang),” ucap Hamdan Zoelva di Jakarta, Rabu (30/11) dikutip Antaranews.

Zoelva mengatakan Dewan Pakar Timnas AMIN saat ini masih mengkaji dan akan mengevaluasi pembangunan IKN, namun jika rakyat dan DPR meminta untuk dihentikan itu dapat dimungkinkan.

“Tapi sekali lagi bukan berarti akan disetop (pembangunan IKN), sama sekali tidak,” imbuhnya.

Hal yang menjadi fokus dewan pakar, menurut Zolva yaitu adanya ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dengan luar Pulau Jawa. Diperlukan adanya pemerataan dari bagian barat hingga timur Indonesia.

Dewan Pakar Timnas AMIN disebut akan menyiapkan program pengganti IKN, yaitu meningkatkan 14 daerah di luar Pulau Jawa agar lebih berkembang,

“Jadi bukan hanya satu kota, tapi kami menyipkan 14 daerah untuk dikembangkan,” tukas Zoelva.

Delapan Rumusan Perubahan Timnas AMIN

Hamdan Zoelva juga menyebutkan delapan rumusan perubahan yang dihasilkan dewan pakar setelah rapat konsolidasi yang pertama, untuk menjadi bekal kampanye pasangan capres-cawapres Anies-Muhaimin.

Delapan rumusan yang disebut dengan ‘delapan amanat perubahan untuk rakyat’ itu disebut tidak jauh berbeda dengan visi dan misi Anies-Muhaimin, namun lebih diperkaya lagi.

Rumusan pertama ialah kemandirian pangan, karena para pakar melihat upaya pemenuhan pasokan pangan saat ini banyak yang ditempuh melalui pembukaan lahan secara eksploitatif sehingga merusak lingkungan dan membuat petani merugi.

“Maka, kami akan wujudkan kemandirian pangan dengan penguatan pertanian lokal melalui bantuan pupuk, menahan alih fungsi lahan, dan perbaikan tata kelola, terutama memberi kepatian pembelian hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani,” papar Zoelva.

Poin kedua ialah akses pendidikan dan kesehatan yang setara dan berkualitas dari ujung barat ke ujung timur Indonesia. Ketiga yaitu kesempatan bekerja, menghadirkan lapangan pekerjaan yang salah satunya dengan reindustrialisasi.

Keempat, komitmen pemerataan pembangunan. Lalu kelima yakni kualitas pembangunan agar lebih efisien dan menjamin keberlanjutan ruang hidup, serta berorientasi pada rakyat.

Kemudian keenam yaitu jaring pengaman sosial. Selanjutnya, ketujuh yaitu komitmen antikorupsi. Terakhir, kedelapan yakni komitmen antimafia. (Rangga)