Tito Soal Anggaran Jumbo Rapat-Makanan Pemda: Jangan Jadi Bancakan, Kena Masalah Hukum Nanti

ThePhrase.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti besarnya anggaran rapat, perjalan dinas, hingga makanan-minuman di tingkat pemerintah daerah (Pemda). Menurutnya, anggaran tersebut terlalu berlebihan sehingga perlu untuk dikurangi.

"Rapat-rapat, perjalanan dinas, segala macam, makanan-minuman, perawatan, pemeliharaan, itu anggarannya kadang-kadang, mohon maaf, berlebihan, ini harus dikurangi," kata Tito dikutip dari Antara, Kamis (9/10).

Tito menyampaikan, program yang dicanangkan di masing-masing Pemda harus dijalankan dengan baik, sehingga anggaran yang ditentukan dapat terealisasi dengan baik. Dia lantas meminta kepala daerah agar tidak menjadikan anggaran tersebut sebagai bancakan.

"Program-program juga harus betul-betul (dijalankan), anggaran untuk program harus betul-betul bisa menjadi barangnya. Jangan dijadikan bancakan, kena masalah hukum nanti," ujarnya.

Pernyataan itu disampaikan Tito untuk merespons kebijakan pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2026 mendatang. Maka, lanjutnya, Pemda yang berada di bawah naungannya untuk lebih berhemat atau melakukan efisiensi belanja.

"Menghadapi dinamika transfer keuangan daerah yang beralih ke pusat maka satu tipnya, rekan-rekan di daerah harus melakukan efisiensi belanja, terutama belanja yang birokrasi," ucapnya.

Tito menyampaikan, tidak ada alasan bagi Pemda untuk tidak menerapkan efisiensi, karena pada masa Covid-19 seluruh Pemda berhasil melakukannya dengan baik.

"Banyak daerah yang melakukan itu bisa. Kita waktu zaman Covid juga bisa, dikurangi jauh anggaran kita, bisa," tandasnya.

Alokasi dana TKD secara nasional dalam Rancangan APBN tahun 2026 sebesar Rp649,99 triliun, turun signifikan dari perkiraan realisasi tahun 2025 sebesar Rp864 triliun atau dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Kompensasi dari pengurangan itu, Kementerian Keuangan menaikkan belanja program pemerintah pusat untuk daerah yang dikucurkan langsung melalui kementerian/lembaga (K/L), yang nilainya mencapai sekitar Rp1.300 triliun, naik signifikan dari alokasi sebelumnya Rp900 triliun. (M. Hafid)