ThePhrase.id - Salah satu spekulasi yang muncul pasca pemberian abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Tom Lembong dan amnesti kepada mantan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto adalah akan masuknya PDI Perjuangan dan Anies Baswedan dalam Kabinet Merah Putih. Spekulasi ini beriringan dengan adanya goncangan di internal para pendukung Jokowi, sebagai reaksi atas pemberian amnesti dan abolisi itu.
Salah satu goncangan itu terjadi pada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia yang digoyang dengan isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk menggeser dirinya dari kursi ketua umum Partai Beringin. Isu yang beredar luas di media sosial itu menyebutkan, pihak Istana sudah merestui rencana itu dengan memanggil Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid ke Hambalang untuk menjadi Golkar 1.
Dorongan penggantian Bahlil menguat karena dia terlalu Jokowi yang oleh kalangan internal mulai dianggap aib. Golkar dihitung akan terbenam jika tetap di bawah kendali Bahlil karena terus-terusan menjadikan beringin sebagai penopang Jokowi yang bukan lagi presiden. Selain itu langkah Bahlil sebagai menteri Kabinet Merah Putih kerap merusak citra pemerintah. Di antaranya Bahlil yang disebut tersangkut skandal tambang Raja Ampat, dan larangan pengecer menjual LPG 3 kilogram.
Namun isu Munaslub ini dibantah ramai-ramai oleh para petinggi Golkar. "Munculnya isu mengenai Munaslub dan isu lain yang beredar kemungkinan untuk memecah Partai Golkar yang tengah solid untuk mendukung dan mengawal program Presiden Prabowo Subianto di eksekutif maupun legislatif. Bahkan kami meyakini seluruh kader Partai Golkar di pusat sampai ke tingkat desa tengah fokus mengawal program-program Bapak Presiden yang berdampak positif bagi masyarakat," ujar Wakil Ketua Umum Golkar, Meutya Hafid di Jakarta, Senin (4/8/2025).
Nusron sendiri mengaku dirinya tidak pernah diajak bicara soal Munaslub itu. "Sampai hari ini tidak pernah ada pembicaraan di lingkungan Istana kepada saya ataupun kepada pihak-pihak lain di lingkungan Partai Golkar yang membicarakan tentang masalah isu munaslub," ujar Nusron pada acara Musyawarah Daerah (Musda) XI, Partai Golkar Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (3/8).
Di tempat yang sama Bahlil juga menegaskan isu ini tidak jelas dari mana sumbernya. "Inilah. Masak, mau dipercaya berita yang nggak ada sumbernya, piye toh (gimana sih)," kata Bahlil menggunakan bahasa Jawa.
Namanya juga isu, pasti sumbernya tidak jelas dan agak sulit dikonfirmasi. Karena isu itu seperti asap yang sulit untuk ditangkap. Tapi seperti kata pepatah, tak mungkin ada asap kalau tak ada api. Apalagi asap itu muncul bersamaan dengan amnesti dan abolisi yang dikeluarkan Presiden Prabowo kepada Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong.
Secara konstitusi, amnesti dan abolisi memang hak prerogatif presiden atas sebuah putusan hukum yang dikenakan kepada pihak tertentu. Namun secara politik, pemberian amnesti dan abolisi itu memiliki pertimbangan yang berkait-kelindan dengan kekuasaan dan imbalan politik yang diperoleh. Apalagi penerima amnesti dan abolisi itu adalah tokoh kunci sebuah partai besar atau figur yang memiliki hubungan penting dengan figur berpengaruh lainnya.
Itulah sebabnya amnesti yang diberikan kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong langsung dibaca oleh banyak pihak sebagai sinyal akan bergabungnya kubu PDI Perjuangan dan kubu Anies Baswedan ke dalam Pemerintahan Prabowo.
Sebelum ini, Prabowo sudah dua kali bertemu dengan Megawati sejak menjabat sebagai presiden, yakni pada momen lebaran 2025 dan peringatan hari lahir Pancasila, 2 Juni 2025 lalu. Bersamaan dengan terbitnya amnesti Hasto itu, Mega langsung menginstruksikan jajaran partainya untuk mendukung Pemerintahan Prabowo. Instruksi itu disampaikan Mega di depan peserta Bimbingan Teknis atau Bimtek PDI-Perjuangan di Nusa Dua, Bali, 31 Juli 2025.
Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, Megawati telah menginstruksikan partainya untuk mendukung pemerintahan Prabowo "Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya," kata Deddy di Nusa Dua, Bali, dilansir ANTARA, Kamis (31/7/2025) malam.
Begitu amnesti Hasto diumumkan, Bimtek PDI P itu berubah menjadi forum Kongres untuk memilih Ketua Umum dan pengurus baru. Sebelum ini PDI Perjuangan tidak pernah mengumumkan waktu pelaksanaan kongresnya karena khawatir ada gangguan dan kemungkinan partai akan diambil alih oleh pihak tertentu.
Jika PDI P bergabung ke Kabinet Merah Putih, maka yang paling mungkin untuk digeser porsi menterinya adalah Partai Golkar. Dari komposisi Kabinet Merah Putih, Golkar adalah partai yang memiliki jumlah menteri terbanyak, yakni 8 menteri. Gerindra sendiri hanya 5 menteri. Apalagi PDI Perjuangan adalah partai pemenang pemilu dengan jumlah kursi terbanyak di parlemen. Karena itu boleh jadi, kabar Munaslub Golkar untuk menggeser Bahlil itu adalah pengkondisian agar warna kuning di Kabinet Merah Putih tidak terlalu dominan.
Bagaimana dengan Anies Baswedan? Sinyal Anies akan masuk ke Kabinet Merah Putih setelah pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Anies dan Tom adalah sahabat lama yang memiliki banyak kesamaan secara akademis dan visi tentang Indonesia masa depan. Meski bukan kader partai politik, namun Anies memiliki banyak pendukung dari kalangan Islam, kampus dan anak-anak muda. Dukungannya kepada Tom Lembong selama menjalani proses hukum semakin membuatnya populer karena Tom dipersepsikan sebagai orang bersih yang dikriminalisasi, seorang menteri yang dihukum karena menjalankan perintah presiden Jokowi, yang terbukti di persidangan tidak melakukan pelanggaran apapun.
Aktivis dan pengamat politik, Syahganda Nainggolan mendorong agar Anies menerima tawaran masuk dalam Kabinet Merah Putih. Syahganda menyarankan agar Anies mengesampingkan perbedaan politik demi tujuan yang lebih besar. Menurutnya, jika tawaran untuk masuk kabinet datang, Anies sebaiknya mengambil langkah tersebut demi menjaga keutuhan bangsa.
"Anies Baswedan sebaiknya menerima tawaran masuk kabinet jika ada, dengan alasan utama demi persatuan bangsa," tegas Syahganda dalam analisisnya di Podcast Forum Keadilan TV, 2 Agustus 2025.
Merangkul Anies, kata Syahganda merepresentasikan suara perubahan dengan basis pendukung signifikan, merupakan langkah krusial untuk menciptakan stabilitas politik jangka panjang.
Pertanyaannya, apakah Anies akan menerima tawaran itu? Sebab Anies juga memiliki posisi dilematis dengan slogan perubahan yang diusungnya selama ini. Di Pilpres lalu, Anies adalah rival Prabowo yang mengusung tema keberlanjutan.
Bila Anies menerima, maka dia akan menempuh jalan sama yang dilalui Prabowo Subianto, dengan menjadikan posisi menteri sebagai batu loncatan untuk Pilpres 2029. Dan bila tidak, masih banyak opsi dan peran yang bisa dimainkannya hingga 2029 mendatang. Di sana ada gerakan perubahan yang sayup-sayup dan bisa dibuat menyala. Juga ada Nasdem yang sering panas dan langsung adem, partai politik yang menyatakan mendukung tapi menolak bergabung ke Prabowo.
Kita tunggu saja, kejutan apalagi setelah amnesti dan abolisi ini. (Aswan AS)