Trump Rencana Relokasi Warga Gaza ke Indonesia, Ini Pernyataan Kemlu!

ThePhrase.id - Pemerintahan transisi Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, dilaporkan tengah mempertimbangkan rencana kontroversial terkait rekonstruksi Jalur Gaza pasca-agresi Israel. Salah satu usulan yang muncul adalah merelokasi sementara sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke luar wilayah tersebut, dengan Indonesia disebut sebagai salah satu lokasi potensial.

Melansir The Jerusalem Post dan NBC News, usulan ini pertama kali diungkap oleh seorang pejabat AS anggota tim transisi pemerintahan Trump. 

"Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza masih belum terjawab, selain ke mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat direlokasi sementara ini. Indonesia, misalnya, adalah salah satu lokasi yang sedang dibahas untuk beberapa dari mereka," jelas NBC, mengutip pejabat transisi Trump.

Steve Witkoff, utusan khusus Timur Tengah pemerintahan Trump, menyebutkan pentingnya memahami kondisi Gaza secara langsung sebelum mengambil keputusan besar. Witkoff bahkan dikabarkan akan mengunjungi Gaza untuk memantau pelaksanaan gencatan senjata Israel-Hamas yang mulai berlaku pada 19 Januari 2025.

Meski demikian, rencana ini langsung menuai kritik. Banyak pihak menilai usulan relokasi tersebut tidak realistis dan sulit diterima secara politik maupun kemanusiaan. Negara-negara kawasan Timur Tengah secara konsisten menolak menerima pengungsi Palestina karena kekhawatiran munculnya krisis pengungsi baru. 

Selain itu, banyak warga Palestina khawatir bahwa mereka tidak akan diizinkan kembali ke Gaza jika meninggalkan wilayah tersebut.

Dari sisi Indonesia, Kementerian Luar Negeri RI melalui keterangan tertulis menyatakan bahwa pemerintah Indonesia belum menerima informasi resmi terkait rencana tersebut. 

Dalam pernyataan resminya, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari dua juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pascakonflik. Pemerintah juga menghindari berspekulasi tentang isu tersebut tanpa adanya informasi yang lebih jelas.

Lebih lanjut, Indonesia tetap tegas dengan posisinya bahwa segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Menurut pemerintah RI, langkah semacam ini hanya akan memperpanjang pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan merupakan bagian dari strategi yang bertujuan mengusir warga Palestina dari Gaza.

Selama agresi brutal yang dilakukan Israel sejak Oktober 2023, Gaza diketahui mengalami kehancuran masif, termasuk pada rumah warga, fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan sekolah. 

CNN menyebut bahwa konflik ini menewaskan setidaknya 46.913 warga Palestina dan melukai lebih dari 110.750 lainnya. Meskipun gencatan senjata berhasil diterapkan per 19 Januari ini, situasi di Gaza tetap rapuh karena gencatan belum bisa dipastikan akan bertahan sementara atau permanen.

Gencatan senjata di Gaza, menurut pemerintah Indonesia, seharusnya menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara yang sesuai dengan hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati. [fa]