
ThePhrase.id - Presiden RI, Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus Ekspor guna memperkuat tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo pada Rapat Paripurna Ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 di Jakarta pada Rabu (20/5)
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait tata kelola ekspor SDA sebagai langkah strategis memperbaiki sistem perdagangan komoditas nasional.
"Untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah yang saya pimpin menerbitkan PP tentang tata kelola ekspor SDA. Penerbitan peraturan ini, PP ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas Sumber Daya Alam kita," ujar Prabowo di hadapan seluruh anggota DPR RI.
Melalui kebijakan itu, seluruh ekspor komoditas SDA seperti minyak kelapa sawit, batu bara, hingga besi fero alloy nantinya wajib dilakukan melalui BUMN Khusus Ekspor, yang ditunjuk pemerintah sebagai eksportir tunggal.
"Harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian, setiap hasil ekpsor akan diteruskan BUMN yang ditunjuk pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut," tukas Prabowo.
Tujuan pembentukan BUMN Khusus Ekspor, lanjut Prabowo, berfungsi sebagai marketing facility untuk memperkuat pengawasan dan monitoring terhadap praktik kurang bayar, under invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor yang dinilai telah merugikan masyarakat Indonesia.
"Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan SDA kita, dengan kebijakan ini kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, Filipina dan negara tetangga kita," jelasnya.
Prabowo menegaskan, pemerintah tidak ingin Indonesia terus kehilangan potensi pendapatan dari sektor SDA karena tidak berani mengelolanya sendiri.
Ia turut menyoroti praktik penambangan dan perkebunan ilegal serta manipulasi nilai ekspor yang dinilai merugikan negara. Karena itu, dengan badan ekspor, Prabowo mengklaim bahwa pemerintah dapat menyelamatkan dana hingga 150 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau sekitar Rp2.654 triliun dalam satu tahun.
"Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun," tandasnya. (Rangga)