
ThePhrase.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyatakan sebanyak 29 desa hilang akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh dan Sumatra Utara pada akhir November 2025 lalu.
"Kemudian yang hilang, ini juga perlu ada penyelesaian. Jadi ada desa yang hilang 29 karena terbawa longsor atau terkena banjir," kata Tito dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana Sumatera di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (18/2), dikutip Antaranews.
Tito yang juga menjabat Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera menjelaskan, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pemindahan fisik warga terdampak, tetapi juga penataan ulang administrasi pemerintahan desa agar pelayanan publik tetap berjalan
"Ini juga perlu penyelesaian relokasi dan juga administrasi pemerintahan desa," ujarnya.
Ia memaparkan, dari total desa yang hilang, 21 di antaranya berada di wilayah Aceh, yang tersebar di Aceh Tamiang, Nagan Raya, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Sementara delapan desa lainnya berada di Sumatra Utara, terutama di Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah.
Pemerintah kini mengkaji dua opsi, yakni membangun kembali desa-desa tersebut atau menghapusnya dari sistem administrasi pemerintahan.
Tito kemudian menjabarkan perkembangan pemulihan di sejumlah provinsi terdampak. Di Sumatra Barat, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, kondisi di 13 daerah (81 persen) telah dinyatakan normal dan satu daerah mendekati normal yakni Tanah Datar. Sementara Kabupaten Agam dan Padang Pariaman masih membutuhkan perhatian khusus.
Di Sumatra Utara, 18 dari 33 kabupaten/kota ikut terdampak bencana. Dari angka tersebut, 15 daerah atau (83 persen) telah pulih secara fungsional, satu daerah mendekati normal yakni Tapanuli Selatan, serta dua daerah lainnya masih dalam kategori atensi khusus, yakni Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara.
Adapun di Aceh, 18 dari 23 kabupaten/kota terdampak. Sebanyak 10 daerah (56 persen) telah dinyatakan normal, satu daerah mendekati normal yakni Bener Meriah, dan tujuh kabupaten masih memerlukan perhatian khusus.
Tito menyebut bahwa status normal tersebut ditentukan berdasarkan pemulihan layanan pemerintahan, kesehatan, pendidikan, akses jalan, ekonomi, listrik, air bersih, hingga normalisasi sungai.
Mendagri juga menginformasikan bahwa infrastruktur jalan nasional di tiga provinsi telah sepenuhnya pulih.
“Untuk akses darat jalan nasional Aceh, Sumut, Sumbar sudah fungsional semua 100 persen,” pungkasnya.
Perbaikan jalan daerah menunjukkan progres signifikan, dengan tingkat fungsional di atas 90 persen: Aceh 92 persen, Sumatra Utara 99 persen, dan Sumatra Barat 90 persen.
Selain itu, jembatan nasional di ketiga provinsi telah kembali berfungsi 100 persen, meski sebagian masih bersifat sementara menggunakan jembatan Bailey, Armco, maupun perbaikan teknis lainnya.
Ia memastikan, perbaikan jembatan daerah terus dipercepat, dengan progres Aceh 47 persen, Sumatera Utara 95 persen, dan Sumatera Barat 69 persen. (Rangga)