Utang Menumpuk, Sri Lanka Masuk Jurang Krisis

ThePhrase.id - Pemerintah Sri Lanka mengumumkan keadaan darurat ekonomi di tengah kelangkaan bahan pangan dan krisis valuta asing. Dalam kondisi tersebut pihak berwenang yang ditunjuk pemerintah, punya otoritas menyita stok pangan dan menetapkan harga demi menahan laju inflasi setelah melemahnya mata uang Rupee (LKR) terhadap beberapa mata uang internasional.

Negara pecahan India tersebut di bawah kepemimpinan Gotabaya Rajapaksa, pada Senin 30/8/2021 mengumumkan keadaan darurat yang tertuang dalam peraturan keamanan publik untuk menjaga pasokan bahan makanan pokok dengan harga yang wajar.

Bahkan, presiden telah menunjuk seorang mantan Jenderal Angkatan Darat yang memiliki kewenangan penuh untuk mengamankan stok bahan makanan dari para pedagang dan agen pengecer, seperti gula dan beras. Kondisi darurat ini telah diberlakukan sejak Selasa, 31/8/2021.

"Petugas yang telah ditunjuk, dapat mengambil langkah-langkah untuk menyediakan bahan makanan pokok dengan harga yang layak kepada masyarakat dengan membeli stok bahan makanan tersebut termasuk padi, beras dan gula," demikian keterangan pers Presiden Rajapaksa yang dikutip dari kantor berita Reuters.

Departemen Sensus dan Statistik Sri Lanka mengatakan kenaikan nilai tukar mata uang asing adalah salah satu sebab di balik kenaikan harga barang-barang penting selama 12 bulan terakhir.

“Inflasi yang terjadi dari bulan ke bulan, dan puncaknya di bulan Agustus naik menjadi 6% dari 5,7% pada bulan Juli, terutama dikarenakan harga pangan yang melonjak tinggi,” kata departemen tersebut.

Dalam kondisi tersebut, cadangan devisa negara kepulauan itu pun semakin menyusut, memaksa pemerintahan Rajapaksa mengurangi bahkan menghentikan impor bahan kimia pertanian, kendaraan, dan bahan pokok lainnya termasuk bumbu rempah.

Hal itu dilakukan untuk mengurangi defisit perdagangan yang semakin memperparah kondisi keuangan negara di Asia Selatan tersebut, apalagi di tengah usaha mengatasi lonjakan wabah Covid-19 yang masih tinggi.

Sebagaimana diketahui bahwa Sri Lanka merupakan negara “pengimpor murni” bahan makanan dan komoditas lainnya termasuk minyak bumi. Negara ini juga sangat bergantung pada sektor pariwisata sebagai sumber pandapatan devisa yang sangat penting. Namun pandemi Covid-19 membuat sektor pariwisata Sri Lanka mati suri mejadikan kondisi perekonomian negara ini semakin kritis.

Akumulasi dari berbagai macam masalah tersebut, mengakibatkan cadangan devisa Sri Lanka semakin menyusut dan bahkan hampir tidak cukup untuk membayar impor, karena negara itu juga menghadapi pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo.

Menurut data “Central Bank of Sri Lanka” yang berpusat di Colombo, Sri Lanka berkewajiban melakukan pembayaran utang luar negeri sebesar 3,7 miliar dolar AS tahun ini, di mana sebelumnya telah membayar sebesar 1,3 miliar dolar AS. (Z. Ibrahim)