
ThePhrase.id - Ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat (Kalbar) tengah menjadi sorotan warganet setelah cuplikan video perlombaan beredar luas di media sosial dan memicu perdebatan terkait penilaian dewan juri.
Salah satu juri lomba tersebut, yakni Kepala Biro Pengkajian Setjen MPR RI, Dyastasita WB turut menjadi perbincangan ketika dirinya memberikan penilaian dan poin yang berbeda terhadap jawaban dari dua peserta, yang kurang lebih menyampaikan hal yang sama.
Kontroversi bermula saat salah satu soal membahas proses pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pertanyaan tersebut, peserta diminta menyebutkan lembaga yang pertimbangannya perlu diperhatikan DPR dalam memilih anggota BPK.
Salah seorang peserta dari regu C (SMAN 1 Pontianak) memaparkan jawaban sebagai berikut.
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden,” jawab peserta di kursi C2.
Dyastasita, sebagai dewan juri memberikan nilai -5 karena menganggap jawaban tersebut kurang tepat, sehingga kesempatan untuk menjawab diberikan kepada regu lain, yakni regu A (SMAN 1 Sanggau) dan regu B (SMAN 1 Sambas).
Setelah soal dibacakan ulang, seorang peserta dari regu B kemudian menyampaikan jawaban sebagai berikut.
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh presiden,” jawab peserta di kursi B4, sama persis dengan jawaban dari C2.
Meski memiliki jawaban yang sama, Dyastasita memberikan nilai 10 kepada regu B karena menganggap inti dari jawaban tersebut sudah benar.
Keputusan tersebut memicu protes dari regu C, karena telah lebih dulu menyampaikan jawaban tersebut. Sebelum host (pembawa acara) lanjut ke pertanyaan berikutnya, peserta C2 memberikan sanggahan kepada juri dan menyebutkan kembali jawaban yang ia katakan sebelumnya.
Menanggapi sanggahan dari regu C, Dyastasita mengatakan bahwa jawaban dari C2 kurang tepat karena tidak menyebutkan unsur DPD sebagai pertimbangan dari DPR.
“Jadi, dewan juri tadi berpendapat (jawaban regu C), enggak ada itu (unsur) Dewan Perwakilan Daerah,” tukas Dyastasita.
Tidak berhenti di situ, peserta C2 kemudian mengusulkan untuk meminta pandangan dari pihak lain, termasuk penonton mengenai jawaban yang ia sampaikan sebelumnya.
Dyastasita kemudian menegaskan bahwa keputusan berada di tangan dewan juri.
Selain itu, dewan juri lainnya, Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR, Indri Wahyuni menekankan pentingnya artikulasi atau kejelasan pengucapan peserta dalam menjawab pertanyaan yang disampaikan host.
“Begini ya, kan sudah diperingatkan dari awal ya, artikulasi itu penting. Jadi, biasakan menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Kalau menurut kalian sudah (mengucap DPD) tapi dewan juri menilai tidak karena tidak mendengar artikulasi kalian dengan jelas, ya itu artinya dewan juri berhak memberikan nilai -5,” jelas Indri kepada peserta.
Menyudahi polemik tersebut, host kemudian meminta seluruh peserta untuk menerima keputusan dewan juri sekaligus meyakinkan kembali bahwa dewan juri yang hadir seluruhnya kompeten dan teliti dalam mendengarkan jawaban peserta.
“Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Nanti mungkin bisa dilihat tayangan ulangnya setelah acara selesai,” tutur salah satu host.
Polemik tersebut turut menarik perhatian publik dan pemerintah daerah. Tim SMAN 1 Pontianak berharap ada penjelasan terbuka mengenai dasar penilaian dewan juri demi menjaga integritas kompetisi.
Di tengah kontroversi, SMAN 1 Sambas akhirnya menjadi tim yang dipastikan mewakili Kalimantan Barat pada tingkat nasional ajang LCC 4 Pilar yang digelar MPR RI.
Polemik tersebut turut mengundang ragam komentar warganet di akun resmi Instagram MPR RI (@mprgoid). Dalam beberapa unggahan terakhir, kolom komentar akun tersebut berisi kritik warganet soal kurang maksimalnya penilaian juri terhadap jawaban peserta, serta memberikan dukungan kepada pihak yang dinilai telah dirugikan. (Rangga)