
ThePhrase.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB Lalu Hadrian Irfani menanggapi wacana efisiensi oleh pemerintah di tengah instabilitas global akibat perang di Timur Tengah.
Menurut Lalu, efisiensi penting dilakukan dalam menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, kata dia, upaya tersebut tidak boleh memangkas anggaran pendidikan yang sudah diamanatkan UUD 1945.
“Pemangkasan anggaran pendidikan pada dasarnya bukanlah langkah yang ideal, kecuali dilakukan secara sangat selektif dan tidak menyentuh program-program inti,” kata Lalu dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/3).
Lalu menyebut pendidikan bukan sekadar pos belanja negara, melainkan investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta daya saing bangsa.
Menurutnya, langkah efisiensi dapat dilakukan dengan menyasar sektor belanja non-prioritas, seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, serta program-program yang tumpang tindih.
Jika memangkas anggaran pendidikan, lanjut Lalu, berpotensi menimbulkan dampak serius. Dalam jangka pendek, hal tersebut dapat menekan bantuan operasional sekolah (BOS), beasiswa, serta kesejahteraan guru.
Sementara dalam jangka panjang, kebijakan tersebut berisiko menurunkan kualitas pembelajaran, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, dan melemahkan daya saing Indonesia di tingkat global.
“Risiko yang lebih besar adalah terganggunya pencapaian target pembangunan sumber daya manusia di masa depan,” ujarnya.
Oleh sebab itu, Lalu mendorong pemerintah agar melakukan efisiensi secara hati-hati, berbasis data, serta mempertimbangkan dampak sosial secara menyeluruh.
Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat mencari alternatif efisiensi lain, seperti meningkatkan efektivitas belanja, mengurangi pemborosan birokrasi, dan mengoptimalkan penerimaan negara.
“Pada prinsipnya, kami tidak menolak efisiensi. Namun, kebijakan tersebut harus dilakukan secara cerdas, terukur, dan tidak mengorbankan masa depan generasi bangsa, khususnya di bidang pendidikan,” tandasnya. (M Hafid)