WWF Laporkan Penurunan Populasi Satwa Liar hingga 69 Persen

ThePhrase.id - Dalam sebuah laporan terbaru yang dipublikasikan pada Rabu 12 Oktober 2022,  Wide Fund for Nature (WWF) mengungkap bahwa populasi satwa liar telah mengalami penurunan rata-rata hingga 69 persen dalam 50 tahun terakhir.

Temuan ini didasarkan pada data dari Zoological Society London (ZSL) yang melacak hampir 32.000 populasi satwa liar dari 5.230 spesies dari seluruh dunia.

Laporan yang ditulis oleh 89 orang tersebut mengatakan bahwa saat ini Bumi tengah menghadapi dua keadaan darurat yang meliputi perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

“WWF sangat khawatir dengan data baru yang menunjukkan penurunan drastis populasi satwa liar, khususnya di daerah tropis yang merupakan rumah bagi beberapa bentang alam paling beragam di dunia,” kata Marco Lambertini, Direktur Jenderal WWF Internasional.

Tidak ada satu faktor tertentu yang menyebabkan penurunan populasi satwa tersebut. Namun, laporan tersebut mengatakan bahwa aktivitas manusia seperti polusi, penangkapan ikan yang berlebihan, deforestasi, hilangnya habitat akibat eksploitasi lahan untuk peternakan dan perkebunan berkontribusi besar pada kejadian ini.

Laporan tersebut menemukan beberapa wilayah yang memiliki paling banyak keanekaragaman hayati di dunia, seperti Amerika Latin dan Karibia telah mengalami beberapa penurunan paling tajam dalam populasi satwa liar sejak tahun 1970, dengan penurunan rata-rata 94 persen. Sementara populasi di Afrika mengalami penurunan rata-rata sekitar 66 persen dan Asia-Pasifik 55 persen.

Penurunan terbesar secara global terlihat pada populasi air tawar, yang turun rata-rata 83 persen. Selain itu, indeks menunjukkan satwa liar, termasuk lumba-lumba sungai merah muda Amazon, atau boto, dan populasi hiu dan pari laut, menderita penurunan yang sangat tajam dalam 50 tahun terakhir.

Tapi laporan tersebut juga menunjukkan bahwa upaya konservasi telah membantu meningkatkan populasi spesies seperti penyu tempayan di Siprus dan gorila gunung di Pegunungan Virunga di sepanjang perbatasan utara Rwanda, Republik Demokratik Kongo dan Uganda.

Laporan itu juga menekankan bahwa hak, tata kelola dan kepemimpinan konservasi masyarakat adat dan masyarakat lokal di seluruh dunia perlu diakui dan dihormati.

“Kita harus melihat sistem transformatif berubah jika kita ingin menghentikan dan memulihkan alam dan mengamankan masa depan yang berkembang bagi manusia dan alam,” kata Lambertini.

“Para pemimpin pemerintah harus melangkah di COP15. Dunia sedang menonton,” imbuhnya. [nadira]