
ThePhrase.id - Kegagalan pemerintahan Prabowo Subianto membuktikan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program yang memiliki multi manfaat menyebabkan program ini banyak mendapat sorotan. Sorotan itu makin membesar dan berubah menjadi penolakan dan tuntutan agar program ini dihapus atau dihentikan.
Gelombang penolakan MBG ini menguat dalam bentuk aksi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi di tanah air. Di Jakarta misalnya, aksi menolak MBG dimotori oleh mahasiswa Universitas Indonesia yang menggelar aksi di Bundaran HI pada Jumat, 12 Juni 2026. Di Yogyakarta aksi mahasiswa menolak MBG diikuti berbagai perguruan tinggi seperti UGM yang memunculkan nama Mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto sebagai tokoh utamanya.
Para mahasiswa ini menilai MBG sebagai pemborosan anggaran di tengah kondisi ekonomi negara yang tidak baik-baik saja. Munculnya plesetan MBG dengan Maling Berkedok Gizi, karena kecurigaan publik adanya kasus korupsi dalam program ini. Kecurigaan itu kemudian terbukti dengan penangkapan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua orang wakilnya.
Menguatnya aksi penolakan ini membahayakan kelanjutan Makan Bergizi Gratis. Padahal MBG adalah program andalan pemerintahan Prabowo Gibran. Karena itu, tak lama setelah aksi mahasiwa muncul aksi-aksi tandingan yang mendukung MBG dan menolak penghentian program ini. Aksi tandingan ini dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat mulai dari kaum perempuan atau emak-emak, pegawai SPPG hingga kelompok masyarakat yang mengaku petani dan nelayan yang merasa diuntungkan oleh program MBG.
Sejumlah mahasiswa dari universitas swasta di Barat Jakarta seperti Trisakti, Mercu Buana dan Universitas Esa Unggul menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR pada Jumat, 19 Juni 2026. Para mahasiswa ini menuntut MBG dievaluasi karena banyak program MBG yang tidak efisien dan pemborosan anggaran. Perwakian mahasiswa ini diterima oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustofa yang berjanji akan menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah.
“Tadi Pak Dasco komunikasi langsung dengan Kepala MBG, Bu Nanik. Dan dalam sisa waktu itu ada penghematan terkait dengan tata kelola MBG ini sekitar Rp70 triliun dari hasil penyisiran terhadap program-program MBG yang tidak efisien dan lain sebagainya,” ujar Saan setelah pertemuan itu.
Adanya aksi pro kontra terhadap program MBG ini menunjukkan adanya pertarungan perebutan opini yang muncul akibat dari gagalnya pemerintah menunjukkan MBG sebagai program yang sarat manfaat yang terbebas dari korupsi. (Aswan AS)