Cak Imin Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Jokowi: Butuh Kajian Mendalam

ThePhrase.id - Presiden RI, Joko Widodo mengatakan bahwa usulan untuk menghapus jabatan gubernur memerlukan kajian yang mendalam. Pernyataan Jokowi disampaikan menanggapi usulan dari Cak Imin (Muhaimin Iskandar), Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang berpendapat bahwa jabatan gubernur tidak perlu dan harus dihapuskan.

“Semua memerlukan kajian mendalam. Kalau usulan itu, ini negara demokrasi ya boleh-boleh saja namanya usulan. Tapi perlu semuanya kajian, perlu perhitungan, perlu kalkulasi,” ucap Jokowi saat ditanya media setelah melakukan kunjungan kerja di Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis (2/2). Presiden Jokowi mengatakan tingkat efisiensi adalah hal yang harus diperhatikan serta memperhitungkan rentang kendali jika jabatan gubernur dihapus. “Apakah bisa menjadi lebih efisien? Atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh? Dari pusat langsung ke misalnya Bupati, Walikota kan juga terlalu jauh. Span of control-nya (rentang kendali) yang harus dihitung, semua harus dihitung,” jelas Jokowi.

Peran Gubernur Dinilai Tidak Efektif

Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar berpendapat bahwa peran gubernur tidak terlalu fungsional dalam jejaring pemerintahan sehingga muncul usulan untuk menghapus jabatan gubernur. “PKB mengusulkan pemilihan langsung hanya pilpres (pemilihan presiden) dan pilbup-pilkota (pemilihan bupati/walikota), pemilihan gubernur tidak lagi karena melelahkan. Kalau perlu nanti gubernur pun nggak ada suatu hari,” ucap Muhaimin saat menghadiri acara Sarasehan Nasional Satu Abad NU di Jakarta, Senin (30/1). Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar menilai anggaran untuk gubernur terlalu besar jika melihat fungsi gubernur, yang diumpamakan hanyalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang menjadi penghubung dengan pemerintah kabupaten atau kota.

Ide Penghapusan Jabatan Gubernur Tidak Relevan

Bismar Arianto, pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, mengatakan bahwa ide penghapusan jabatan gubernur tidak relevan, kontraproduktif dengan kebutuhan pemerintahan Indonesia. “Pemikiran untuk menghapus jabatan gubernur itu kurang logis dan tidak relevan dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa,” ucap Bismar di Tanjungpinang, seperti dikutip Antara, Kamis (2/1). Bismar memaparkan beberapa aspek yang menjadi alasan bahwa ide tersebut tidak relevan, salah satunya dari aspek geografi. Gubernur memiliki peran penting yang mana harus menangani permasalahan rentang kendali antara pemerintah pusat dengan pemerintah kota atau daerah. Menurutnya, pemerintah pusat tidak akan bisa langsung berhubungan dan berkoordinasi secara langsung dengan 514 kabupaten dan kota yang permasalahan atau kebutuhan masing-masing berbeda. (Rangga)