Demo “Indonesia Gelap” Mahasiswa Suarakan 13 Tuntutan, Cabut PSN hingga Efisiensi Anggaran

ThePhrase.id - Ribuan mahasiswa menggelar aksi demo bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan patung kuda Arjuna Wijaya, Monas, Jakarta Pusat pada Senin (17/2).

Aliansi mahasiswa dari sejumlah universitas dengan tegas menyuarakan 13 tuntutan terhadap sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai kurang tepat bahkan berdampak buruk pada masyarakat.

Salah satu hal yang disorot yakni kebijakan efisiensi anggaran yang berimbas pemotongan anggaran hingga merumahkan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) banyak orang, namun pemerintah melantik influencer (pemengaruh) sebagai staf khusus (stafsus) presiden.

“Efisiensi, efisiensi, (anggaran) pendidikan dipotong, tapi melantik stafsus dari influencer,” tegas Koordinator Pusat BEM SI, Satria Naufal ketika menyampaikan orasinya.

“Efisiensi, efisiensi, tapi buat retret dan pelatihan militer di Lembah Tidar untuk kepala daerah. Teriakan ‘wuu’,” sambung Naufal.

Dalam aksi demo tersebut, banyak banner, spanduk, dan poster bertuliskan kritik terhadap pemerintah dibentangkan para mahasiswa.

Ada pula poster yang menyinggung Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya atau Mayor Teddy yang dianggap melanggar UU TNI, yakni dari Prajurit TNI hingga menjabat sebagai Seskab.

Aksi demo sempat diwarnai kericuhan ketika para mahasiswa mulai membakar ban, kayu, hingga sampah di jalan, hingga aksi lempar botol ke arah petugas kepolisian yang berjaga sebagai bentuk protes karena tak kunjung bertemu pihak yang perlu turun untuk bertanggung jawab.

Para pendemo akhirnya mulai membubarkan diri sekitar pukul 20.20 WIB, dan menegaskan akan kembali turun ke jalan apabila tuntutan mereka tidak disikapi dengan baik oleh pemerintah.

13 Tuntutan Mahasiswa

1. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis, serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan;
2. Cabut proyek strategis nasional (PSN) yang tak berpihak pada rakyat dan wujudkan reforma agraria sejati;
3. Tolak revisi UU Minerba, karena dinilai akan menjadi alat pembungkam kampus-kampus dan lingkungan akademik yang bersuara kritis;
4. Hapus multifungsi ABRI, karena pihak militer yang terlibat dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi; 
5. Sahkan RUU Masyarakat Adat, karena masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum atas tanah dan kebudayaan mereka;
6. Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi, karena menjadi ancaman bagi kepentingan rakyat seperti bidang pendidikan dan kesehatan;
7. Evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar tepat sasaran dan tak menjadi alat politik semata;
8. Realisasi anggaran tunjangan kinerja dosen, untuk melindungi hak-hak buruh kampus;
9. Mendesak Presiden Prabowo terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Perampasan Aset, untuk berantas korupsi dan membuat jera koruptor;
10. Tolak revisi UU TNI, Polri, dan Kejaksaan;
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih, ganti pejabat yang bermasalah;
12. Tolak revisi Tata Tertib DPR, karena dinilai menciptakan kesewenang-wenangan anggota DPR; dan
13. Reformasi Polri, untuk meningkatkan profesionalisme dan menghilangkan budaya represif.

(Rangga)