DPD Sebutkan Tiga Persoalan Buruh yang Harus jadi Fokus Utama Pemerintah, Apa Saja?

ThePhrase.id - Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma menyebutkan tiga persoalan utama terkait buruh yang harus menjadi fokus utama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yakni kesejahteraan, perlindungan tenaga kerja, dan jaminan sosial.

Ia menjelaskan bahwa ketiga isu tersebut saling berkaitan dan membutuhkan kebijakan terpadu dari pemerintah serta dukungan dunia usaha untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar yang masih membelit tenaga kerja di Indonesia.

Dalam keterangannya dari Manokwari, Papua Barat, Jumat, Filep menilai peringatan Hari Buruh seharusnya menjadi momentum refleksi bagi pemerintah.

“Peringatan Hari Buruh menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa masih banyak persoalan yang perlu mendapat perhatian serius,” ujar Filep.

Menurutnya, kondisi pekerja saat ini masih belum ideal, terutama terkait upah yang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan hidup, terlebih di tengah meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya jaminan pendidikan bagi anak-anak pekerja, akses terhadap perumahan yang layak melalui skema pembiayaan yang terjangkau, layanan kesehatan yang menyeluruh, serta perlindungan kerja yang berkelanjutan.

Filep turut menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang dinilainya sebagai sinyal positif atas komitmen pemerintah dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada buruh.

"Pernyataan Presiden Prabowo jadi sinyal positif adanya komitmen pemerintah menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada pekerja," imbuhnya.

Ia berharap komitmen tersebut segera diwujudkan melalui langkah konkret oleh kementerian terkait, khususnya Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnkaner) dengan menghadirkan kebijakan strategis dan inovatif yang mampu menjawab aspirasi pekerja.

Lebih lanjut, Filep menekankan pentingnya sinergi antar kementerian dan lembaga, seperti kolaborasi antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan, guna memperkuat perlindungan sosial bagi keluarga pekerja.

"Harus ada perencanaan yang jelas, baik itu kebijakan regulatif maupun langkah teknis yang nyata untuk menjamin kesejahteraan buruh,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal agar aspirasi buruh tidak hanya menjadi bagian dari peringatan seremonial semata, melainkan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan yang konkret dan berpihak.

"Jika buruh sejahtera, maka produktivitas meningkat dan tentu berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa,” tandasnya. (Rangga)