Golkar Ajukan Soeharto Terima Gelar Pahlawan, PDIP Menolak

ThePhrase.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menyebut partainya menolak pemberian gelar pahlawan kepada Presiden ke-2 RI Soeharto.

Hasto menyebut sikap itu sejalan dengan apa yang disuarakan koalisi masyarakat sipil dan akademisi yang menolak Soeharto dianugerahi gelar pahlawan.

“Kami mendengarkan masukan dari kalangan civil society, dari perguruan tinggi, banyak yang memberikan catatan terkait pelanggaran hak asasi manusia yang belum ada penyelesaiannya,” kata Hasto usai mendampingi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, berziarah ke Makam Presiden Soekarno di Kota Blitar, Jawa Timur, pada Sabtu (1/11).

Selain masyarakat sipil dan akademisi, Hasto menyebut partainya juga mempertimbangkan suatu upaya yang pernah dilakukan oleh Mahfud MD saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang memfasilitasi rekonsiliasi nasional terkait pelanggaran HAM pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Hasto mengungkapkan bahwa Megawati berpesan agar gelar pahlawan tidak diberikan dengan mudah kepada siapapun.

“Tentu saja ini menjadi bagian dari sikap PDIP yang tadi disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri, jangan begitu mudah untuk memberikan gelar pahlawan,” ungkapnya.

Menurutnya, gelar pahlawan hanya pantas diberikan kepada figur yang turut andil dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusian, bukan kepada sosok yang justru mengkhianati nilai-nilai itu.

“Apalagi kemudian (sosok itu) punya catatan dalam upaya untuk membungkam rakyatnya sendiri yang seharusnya dilindunginya,” tuturnya.

Hasto menegaskan bahwa gelar pahlawan nasional seharusnya disematkan kepada sosok ideal yang bisa menjadi teladan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Kemudian melihat masa depan bahwa sosok pahlawan betul-betul menjadi contoh perjuangan anak bangsa di masa datang,” tandasnya.

Terbaru, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengajukan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya bilang Bapak Presiden, dengan penuh harapan, lewat mekanisme rapat DPP Partai Golkar kami sudah mengajukan Pak Harto sebagai pahlawan nasional," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/11).

Bahlil menilai Soeharto memiliki jasa besar bagi bangsa dan negara, antara lain dalam membangun kedaulatan pangan dan energi, menekan inflasi tinggi, serta membawa Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan ekonomi di Asia pada masanya.

Sebagai tokoh pendiri dan pembina Partai Golkar yang memimpin Indonesia lebih dari tiga dekade, Bahlil mengatakan Soeharto telah memberikan kontribusi penting terhadap pembangunan nasional.

"Saya pikir sudah sangat layak, pantas, dan sudah saatnya untuk kemudian pemerintah bisa memberikan sebagai gelar Pahlawan Nasional. Itu yang tadi keputusan daripada DPP Partai Golkar," ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil mengatakan Presiden Prabowo menerima aspirasi Partai Golkar terkait usulan tersebut dan menyatakan akan mempertimbangkannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

"Bapak Presiden Prabowo mengatakan bahwa saya menerima dan akan mempertimbangkan. Sudah barang tentu itu lewat mekanisme internal, kan ada, ada mekanisme yang harus dilalui," ujarnya.

"Kami sebagai partai sudah menyampaikan apa yang menjadi bagian permohonan kami untuk Pak Harto ditetapkan sebagai pahlawan nasional," imbuhnya.

Bahlil menambahkan Partai Golkar juga telah menyampaikan usulan itu kepada Kementerian Sosial. Dia menegaskan Partai Golkar secara konsisten mendukung pengusulan Soeharto melalui jalur resmi, baik di tingkat fraksi maupun di DPP Partai.

"Partai Golkar, konsisten. Konsisten terus, baik di fraksi maupun di DPP Partai Golkar, karena Pak Harto ini kan adalah tokoh, presiden, dan bagi Golkar ini adalah bagian dari apa yang beliau meletakkan kerangka perjuangan Golkar pada saat, pada masa itu ya," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto saat ini masih mempelajari sejumlah nama yang diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendapat gelar pahlawan nasional.

Prasetyo mengatakan usulan tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Gelar dan Tanda Jasa yang telah disampaikan secara resmi kepada pemerintah.

"Sedang dipelajari oleh Bapak Presiden karena memang cukup banyak nama-nama yang diajukan. Mohon waktu," kata Prasetyo di Gedung di Jakarta, Kamis (30/10). (M Hafid)