
ThePhrase.id – Di tengah ketidakpastian global dan naiknya harga avtur dunia, Presiden Prabowo memastikan bahwa ongkos penyelenggaraan haji yang dibebankan kepada jemaah tahun ini tidak akan mengalami kenaikan. Bahkan, biaya haji akan turun sekitar Rp2 juta.
Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo pada Rapat Kerja (Raker) Pemerintah bersama jajaran Kabinet Merah Putih yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/4). Prabowo menyampaikan tak ingin memberatkan jemaah haji di tengah kondisi melonjaknya harga minyak mentah dunia, termasuk bahan bakar pesawat.
"Yang kita sudah putuskan adalah, yang boleh saya umumkan sekarang adalah bahwa pelaksanaan haji tahun 2026 ini, kecuali Pemerintah Arab Saudi menentukan lain, kalau kita laksanakan kita pastikan bahwa biaya haji tahun 2026, kita turunkan harganya sekitar Rp2 juta," ujar Presiden Prabowo, dikutip dari laman Kementerian Sekretariat Negara.
Lebih lanjut, Prabowo juga menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menaikkan biaya haji dan justru menurunkannya ini merupakan komitmen pemerintah dalam melindungi rakyat kecil.
"Walaupun harga avtur naik, tapi kita berani menurunkan biaya haji untuk tahun ini. Demikian, komitmen pemerintah ini untuk melindungi rakyat paling bawah," lanjutnya.
Memperkuat pernyataan Prabowo, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj), Mochamad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa Presiden Prabowo ingin agar kenaikan biaya yang ada karena harga avtur naik tidak dilimpahkan kepada calon jemaah.
"Sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa apapun yang terjadi, jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jemaah haji. Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten," ungkapnya, dikutip dari laman resmi Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).

Sementara itu, Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, terkait biaya tambahan untuk penyelenggaraan haji yang timbul tersebut akan diambil dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dengan jumlah Rp1,77 triliun.
Hal senada turut disampaikan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang menjelaskan bahwa tambahan biaya sebesar Rp1,77 triliun yang ditanggung negara lewat APBN tersebut berasal dari dana cadangan hasil efisiensi belanja negara sepanjang tahun.
"Itu efisiensi dihitung setahun, nanti disalurkan ke pengeluaran baru seperti lonjakan harga avtur," jelasnya di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4), dikutip dari Kontan.co.id.
Sebelumnya, Menhaj Irfan menyampaikan bahwa kenaikan harga avtur global memberikan tekanan yang signifikan terhadap biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026, terutama pada faktor ongkos penerbangan. Karena itu diperlukan penguatan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan haji.
Terlebih lagi, kondisi geopolitik juga memaksa adanya rerouting penerbangan demi menghindari wilayah udara konflik. Karena itu, dua maskapai penerbangan, yakni Garuda Indonesia dan Saudia Airlines telah mengajukan kenaikan sebesar Rp7,9 juta dan 480 dolar AS per orang akibat kenaikan dan rencana rerouting ini.
Kendati demikian, Menhaj Irfan juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan agar di tengah kenaikan harga avtur dan apabila diperlukan adanya kenaikan biaya haji, tidak dibebankan pada jemaah. Arahan tersebut menjadi komitmen pemerintah yang ditindaklanjuti. [rk]