ThePhrase.id – Belum lama ini, wacana ganjil genap untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor mencuat ke publik pasca Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan usulan ini pada acara Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68.

Pada acara yang dilangsungkan secara daring tersebut, Listyo Sigit mengatakan bahwa 67 persen polusi udara di DKI Jakarta disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, di luar faktor lain seperti industri manufaktur dan pembakaran sampah. Aturan ganjil genap pada sepeda motor diharapkan akan membantu menurunkan polusi udara. 

"Ganjil genap tidak berlaku untuk yang menggunakan motor listrik maupun mobil listrik, sekarang motor masih bebas ganjil genap. Tapi suatu saat nanti tolong dipikirkan, karena memang 67 persen emisi kendaraan bermotor menyebabkan polusi," ujarnya, dilansir dari Kompas.com.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pihaknya akan mengkaji lebih lanjut secara komprehensif. Pengkajian ini akan dilakukan bukan hanya dari sisi kemacetan, tetapi juga dari berbagai sisi lainnya seperti ekonomi, sosial, dan lain-lain.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa usulan ini akan dipikirkan dan terlebih dahulu harus dikaji bersama-sama dengan Polda Metro Jaya (PMJ). Kendati demikian, Heru tidak menjelaskan lebih detail terkait usulan ini.

Sementara itu, publik memberikan tanggapan yang beragam terkait usulan ini. Banyak masyarakat yang tidak setuju, namun sebagian lainnya menunggu keputusan dari pemerintah. 

Pasalnya, seperti diketahui, populasi pengguna sepeda motor di Indonesia tergolong tinggi. Banyak di antaranya adalah dari kalangan kelas menengah ke bawah. Dengan demikian, perlu pembahasan dan kajian yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam penerapannya.

Pemerhati masalah transportasi dan hukum, Budiyanto mengatakan bahwa pengguna sepeda motor di wilayah DKI Jakarta yang berasal dari kalangan kelas menengah ke bawah cukup tinggi. Maka dari itu, diperlukan kajian yang mendalam.

"Dengan demikian, perlu ada kajian yang mendalam dan komprehensif dan sekaligus perlu ada penguatan dari beberapa aspek, seperti hukum, ekonomi, sosial, dan keamanan," ungkap Budiyanto, dikutip dari Kompas.com. [rk]