Lipsus Bencana Krakatau: Belajar dari Negeri Sakura

Thephrase.id - Bagi Jepang, bencana bukan kejadian luar biasa. Ia adalah bagian dari kehidupan. Gempa bumi bisa datang tanpa aba-aba. Tsunami mengintai garis pantai. Topan dari kawasan Pasifik bergerak menuju kepulauan Jepang, membawa angin berkecepatan tinggi, hujan ekstrem, banjir dan gelombang besar.

Secara geografis, Jepang memang berada di salah satu kawasan paling rawan bencana di dunia. Pemerintah Jepang sendiri menyebut negaranya sangat rentan terhadap bencana alam karena kondisi geografis dan iklimnya, termasuk gempa bumi, tsunami dan topan.

Namun ada satu hal yang membuat Jepang berbeda: bencana tidak hanya dilawan ketika sudah terjadi. Ia dihadapi jauh sebelum bencana datang.

Di Jepang, mitigasi bukan sekadar urusan badan penanggulangan bencana. Ia masuk ke dalam desain bangunan, tata kota, sistem transportasi, pendidikan sekolah, teknologi peringatan dini, latihan evakuasi, kesiapan masyarakat, hingga prosedur pemerintah ketika keadaan darurat terjadi.

Baca selengkapnya: Lipsus Bencana Krakatau: Ring of Fire yang Dilupakan

Dengan kata lain, Jepang membangun sebuah sistem yang berangkat dari satu kesadaran sederhana: gempa, tsunami dan topan tidak mungkin dihentikan. Tetapi jumlah korban dan besarnya kerusakan dapat dikurangi.

Sistem kebencanaan Jepang dibangun melalui pengalaman panjang dan mahal. Setiap bencana meninggalkan pelajaran, kemudian pelajaran itu diterjemahkan menjadi perubahan kebijakan.

Gempa Hanshin-Awaji 1995, gempa dan tsunami Tohoku 2011, hingga berbagai topan dan banjir besar menjadi bagian dari proses panjang tersebut.

Setelah bencana, pertanyaan yang muncul bukan hanya: siapa yang harus bertanggung jawab? Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang harus diubah agar kesalahan yang sama tidak terulang?

Sistem penanggulangan bencana Jepang kemudian berkembang menjadi pendekatan yang mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons dan pemulihan. Sistem tersebut dikoordinasikan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dengan posisi khusus dalam pemerintahan yang menangani manajemen bencana.

Bank Dunia bahkan menyebut Jepang sebagai salah satu negara terdepan dalam pengembangan sistem manajemen risiko bencana dan hidrometeorologi yang komprehensif.

Tata kelola bencana yang dilakukan bukan hanya kemampuan pemerintah untuk bergerak cepat, yang dibangun adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, ketika, dan setelah bencana.

Salah satu ukuran keberhasilan sistem kebencanaan bukanlah seberapa canggih alat yang dimiliki pemerintah. Ukuran yang jauh lebih penting adalah apa yang dilakukan masyarakat ketika peringatan datang?

Jepang memberikan pelajaran penting mengenai hal ini. Pada 30 Juli 2025, misalnya, peringatan tsunami dikeluarkan setelah gempa besar terjadi di lepas pantai Timur Jauh Rusia. Peringatan tersebut memicu evakuasi luas di sepanjang pantai Pasifik Jepang. Lebih dari dua juta orang diperintahkan atau diminta menuju lokasi yang lebih aman.

Televisi Jepang menghentikan siaran reguler. Pesan evakuasi ditampilkan secara terus-menerus. Masyarakat yang pernah mengalami tragedi 2011 kembali mengingat pengalaman tersebut dan bergerak menuju tempat yang lebih tinggi.

Dalam sejumlah laporan, pengalaman 2011 itu membentuk respons masyarakat terhadap peringatan tsunami tersebut. Bagi banyak warga, pesan yang diterima bukan sesuatu yang harus diperdebatkan berlama-lama. Ketika peringatan datang, evakuasi dilakukan. Di sinilah salah satu kekuatan Jepang terlihat. 

Teknologi peringatan dini tidak akan banyak berguna jika masyarakat tidak percaya, tidak memahami, atau tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah menerima peringatan.

Jepang mencoba membangun mata rantai lengkap, yakni sensor mendeteksi ancaman, lembaga pemerintah mengeluarkan peringatan, media menyebarkan informasi, pemerintah daerah mengarahkan evakuasi, dan masyarakat bergerak.

Dalam peringatan itu, Jepang memperlihatkan sesuatu yang penting, yakni respons kebencanaan dimulai ketika risiko diperkirakan, bukan ketika korban sudah berjatuhan.

Dalam banyak negara, termasuk Indonesia, penanganan bencana masih mudah terjebak dalam paradigma tanggap darurat. Ketika bencana terjadi, personel dikerahkan, bantuan dikirim, pengungsi ditangani, lalu pemerintah mulai memikirkan rehabilitasi.

Jepang mencoba membalik logika tersebut. Negara Sakura itu tidak mengedepankan pertanyaan soal seberapa banyak korban dari satu bencana, melainkan bagaimana mencegah korban sebanyak mungkin.

Selain tsunami dan gempa, Jepang juga menghadapi ancaman topan dari arah Pasifik. Pada Agustus 2026, ketika Topan Dolphin mendekati wilayah barat daya Jepang, pemerintah memerintahkan hampir 260.000 warga di Kagoshima dan Okinawa untuk mengungsi.

Lebih dari 500 penerbangan dibatalkan. Sejumlah perusahaan menghentikan operasi. Pemerintah memperingatkan kemungkinan angin kencang, hujan deras, gelombang tinggi dan terbentuknya pita hujan yang berpotensi menyebabkan banjir.

Selain itu, aktivitas ekonomi dapat dihentikan sementara untuk mengurangi risiko terhadap manusia. Ini penting karena penanganan bencana bukan hanya tentang keberanian menerjang keadaan. Kadang-kadang, justru keputusan untuk menghentikan aktivitas lebih awal merupakan bentuk keberanian administratif.

Pesawat dibatalkan sebelum cuaca memburuk. Pabrik dihentikan sebelum kondisi menjadi berbahaya. Warga diminta mengungsi sebelum air datang. Kerugian ekonomi jangka pendek dipandang sebagai harga yang lebih kecil dibanding potensi kehilangan nyawa.

Infrastruktur Tahan Bencana

Kekuatan Jepang juga terletak pada pendekatan struktural. Bangunan tidak hanya dirancang agar indah atau efisien. Di wilayah rawan gempa, bangunan harus mampu menghadapi guncangan.

Jepang telah mengembangkan standar bangunan tahan gempa selama puluhan tahun. Pengalaman gempa masa lalu berkali-kali menghasilkan revisi terhadap standar konstruksi.

Pendidikan kebencanaan pun dimulai sejak usia sekolah. Sekolah tidak sekadar menjadi tempat belajar matematika, bahasa atau ilmu pengetahuan. Dalam situasi bencana, sekolah dapat menjadi tempat perlindungan masyarakat.

Laporan Anadolu Agency pada 2025 menyebut sekitar 99 persen fasilitas publik Jepang telah memenuhi standar ketahanan seismik, sementara sekolah dirancang sekaligus sebagai tempat perlindungan ketika gempa besar terjadi.

Artinya, mitigasi bencana tidak ditempatkan sebagai proyek tambahan. Ia menjadi bagian dari standar pembangunan itu sendiri.

Di sisi lain, Jepang berhasil melatih sumber daya manusia (SDM). Masyarakat dilatih untuk evakuasi diri saat ada peringatan. Pelatihan itu juga dilakukan di setiap sekolah dan di setiap jenjang pendidikan.

Kesadaran ini dibangun berulang kali sehingga respons terhadap bencana tidak sepenuhnya bergantung pada improvisasi. Dalam kondisi darurat, waktu adalah mata uang paling mahal. Beberapa menit dapat menentukan apakah seseorang selamat atau tidak. Karena itu, latihan menjadi penting.

Belajar ke Jepang

Indonesia sesungguhnya memiliki persoalan yang tidak kalah kompleks. Sebagai negara kepulauan yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, Indonesia menghadapi gempa bumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga cuaca ekstrem.

Indonesia bahkan memiliki pengalaman bencana yang seharusnya menjadi modal besar untuk membangun sistem kebencanaan kelas dunia, Tsunami Aceh 2004 harusnya menjadi salah satu titik balik.

Dua puluh tahun setelah tragedi tersebut, sistem peringatan dini Indonesia telah berkembang. Di Aceh, misalnya, sistem peringatan tsunami diperkuat dengan sirene dan penyebaran peringatan melalui telepon serta radio. Latihan evakuasi juga dilakukan secara berkala.

Namun persoalan tidak selesai pada teknologi. Tantangan Indonesia masih mencakup infrastruktur, tata ruang dan kesiapan masyarakat. Pengalaman Palu pada 2018, ketika sirene tidak berbunyi saat tsunami terjadi, menunjukkan bahwa sistem kebencanaan harus bekerja sebagai sebuah rantai utuh. Satu mata rantai yang putus bisa berakibat fatal.

Di sinilah pemerintah Indonesia perlu melihat Jepang secara lebih serius. Belajar dari Jepang tidak berarti membeli sebanyak mungkin sensor, sirene, kendaraan khusus atau peralatan canggih. Yang jauh lebih penting adalah mengadopsi cara berpikirnya.

Pertama, mitigasi harus menjadi investasi utama, bukan anggaran sisa setelah bencana terjadi. Kedua, standar bangunan harus ditegakkan secara konsisten, terutama di wilayah rawan gempa, tsunami, banjir dan longsor.

Ketiga, pendidikan kebencanaan harus dimulai sejak sekolah dan menjadi kebiasaan masyarakat. Keempat, latihan tidak boleh sekadar seremoni tahunan. Simulasi harus menguji apakah masyarakat benar-benar mampu melakukan evakuasi.

Kelima, sistem peringatan dini harus terintegrasi dari pusat sampai tingkat desa. Keenam, informasi harus dibuat sederhana. Dalam keadaan darurat, masyarakat tidak membutuhkan penjelasan panjang. 

Ketujuh, pemerintah daerah harus memiliki kapasitas yang memadai. Sebab bencana selalu terjadi di wilayah tertentu, sementara keputusan pada menit-menit pertama sering kali harus dibuat oleh pemerintah yang berada paling dekat dengan masyarakat. (M Hafid)