Lipsus LSP: Antara Abdi Negara dan Abdi Jokowi

ThePhrase.id – Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (LSP) menjabat Kapolri  selama  5 tahun 8 bulan,   sejak tanggal 27 Januari 2021 hingga 1 Oktober 2026, menggantikan Jenderal Pol Idham Azis. Bisa dibilang, masa kepemimpinan LSP adalah masa terkelam polisi sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Citra polisi yang berada di titik terendah, telah membuat polisi hampir menjadi public enemy karena hilangnya penghargaan dan kepercayaan masyarakat.

Salah satu penyebabnya adalah banyaknya aksi kejahatan dan tindakan kriminal luar biasa yang meibatkan anggota polisi yang terjadi di era ini. Aksi kejahatan yang mencuri perhatian dan menjadi pembicaraan publik. Salah satunya  adalah Kasus Ferdy Sambo, yang terjadi pada Juli 2022.  

Kadiv Propam Polri ketika itu, Irjen Ferdy Sambo, menjadi otak pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.  Kasus ini memicu krisis kepercayaan publik terbesar terhadap institusi Polri.  Kasus ini juga diikuti isu yang cukup kencang tentang  bunker yang berisi uang cash senilai  Rp1 triliun. Namun, pertanyaan dan kecurigaan publik tentang bunker itu tidak terjawab karena tidak dibuka secara luas kepada masyarakat.

Berselang 3 bulan setelah kasus Sambo,  Oktober 2022, publik dikejutkan  dengan Kasus Peredaran Narkoba,  Irjen Teddy Minahasa,  Kapolda Sumatra Barat yang ditangkap atas dugaan penyalahgunaan wewenang karena memerintahkan penyisihan barang bukti sabu hasil sitaan seberat 5 kilogram untuk dijual kembali melalui jaringan gelap.  Kasus ini membenarkan isu yang berkembang selama in, bahwa maraknya peredaran narkoba dan sulitnya memberantas barang haram itu karena aparat terlibat dalam bisnis haram tersebut.

Baca Selanjutnya: Lipsus LSP: Melawan Presiden Prabowo

Pada bulan yang sama, Oktober 2022, terjadi Tragedi Stadion Kanjuruhan, sebuah tragedi yang merenggut 135  jiwa anak bangsa akibat penembakan gas air mata secara masif oleh aparat keamanan di dalam stadion memicu kepanikan massal.  Tragedi ini terjadi pasca pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur pada tanggal 1 Oktober 2022.  

Kekalahan tim tuan rumah Arema dari rivalnya Persebaya Surabaya,  membuat 3.000 pendukung Arema memasuki lapangan menyerang supporter lawan.  Upaya polisi membubarkan massa dengan menembakkan gas air mata secara masif  membuat massa panik dan terkurung karena pintu keluar tertutup.  Hal ini menimbulkan penumpukan kerumunan yang menyebabkan sejumlah suporter mengalami asfiksia atau kekurangan oksigen akibat adanya gangguan pada sistem pernapasan atau saluran napas.

Kasus kriminal lain yang menyita perhatian publik adalah pembunuhan Supir Taksi Online oleh anggota Densus 88  pada Januari 2023. Anggota aktif Densus 88 Antiteror berinisial Bripda HS melakukan perampokan disertai pembunuhan berencana terhadap seorang pengemudi taksi daring di Depok, Jawa Barat.

Ada juga kasus Penembakan Siswa SMK Semarang  pada Novemver 2024.  Seorang perwira polisi Polrestabes Semarang menembak mati seorang siswa SMKN 4 Semarang bernama Gamma Rizkynata. Pihak kepolisian sempat berdalih korban terlibat tawuran, namun dibantah oleh saksi di lapangan.

Ada juga kasus pemerasan Turis Asing di DWP (Djakarta Warehouse Project) pada Desember 2024. Sebanyak 18 oknum polisi dari Polda Metro Jaya terbukti memeras empat warga negara Malaysia dalam acara  tersebut. Divisi Propam menyita barang bukti uang senilai Rp2,5 miliar dari komplotan ini.

KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat  temuannya sepanjang Juli 2022-Juni 2023, ada 622 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri. Peristiwa-peristiwa tersebut menimbulkan korban sebanyak 187 warga tewas dan 1363 warga terluka.

“Ironis bahwa anggota Polri yang seharusnya memberi rasa aman kepada masyarakat justru menjadi pelaku kekerasan kepada masyarakat sipil,“ kata Wakil Koordinator Kontras, Andi Rezaldy dalam konferensi pers pada Selasa, 4 Juli 2023.

Di bawah kepemimpinan LSP, Polisi juga telah menjadi penjaga kepentingan Jokowi. Kasus ijazah palsu Jokowi menjadi kasus yang tak terselesaikan yang menghabiskan banyak waktu dan sumber daya karena keberpihakan aparat kepolisian yang berupaya membendung pendapat publik yang meyakini ijazah Jokowi palsu.  

Sebutan parcok atau “partai coklat’ juga lahir karena polisi telah menjadi kekuatan politik yang membela pihak tertentu, dalam hal ini kepentingan Jokowi dan keluarganya.  Maka pada titik ini, ada satu pertanyaan yang mengemuka,  polisi itu milik siapa? Aparat negara yang meletakkan kepentingan negara di atas segalanya, atau kekuatan politik yang membela Jokowi dengan segala resikonya? (Aswan AS)