Lipsus LSP: Melawan Presiden Prabowo

ThePhrase.id - Nama Listyo Sigit Prabowo kini berada di tengah pusaran kontroversi politik dan hukum.

Mantan Kapolri yang pernah dipercaya Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) itu saat ini terseret dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto. Bahkan, Istana menyebut dugaan perbuatannya berpotensi masuk kategori makar.

Perjalanan politik dan karier Listyo terbilang panjang. Ia dilantik Jokowi sebagai Kapolri pada 27 Januari 2021. Jabatan tersebut dipertahankannya ketika pemerintahan berganti dari Jokowi kepada Prabowo pada Oktober 2024.

Listyo kemudian diberhentikan pada 1 Oktober 2026 dan diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan setelah menjabat sebagai Kapolri selama sekitar 5 tahun 8 bulan. Ia tercatat sebagai Kapolri dengan masa jabatan terlama sejak era Reformasi 1998.

Loyalitas terhadap Prabowo Dipertanyakan

Panjangnya masa jabatan Listyo sebagai Kapolri tidak serta-merta menghapus pertanyaan publik mengenai loyalitas politiknya.

Salah satu momen yang menjadi sorotan adalah sikap keras Listyo di hadapan Komisi III DPR pada 26 Januari 2026, ketika ia menolak wacana menempatkan Polri di bawah kementerian. Bahkan, Listyo menyatakan lebih memilih menjadi petani daripada menjadi Menteri Kepolisian.

Baca Selanjutnya: Lipsus LSP: Menyadap untuk Siapa?

“Kalau saya harus memilih, saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi menteri kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja,” ujar Listyo.

Ia bahkan meminta seluruh jajaran Polri memperjuangkan posisi tersebut “sampai titik darah penghabisan”.

Pernyataan itu dapat dibaca sebagai perlawanan terhadap gagasan perubahan kelembagaan. Namun, hal tersebut belum tepat untuk dikatakan sebagai pembangkangan terhadap Prabowo, sebagaimana terdapat bukti bahwa Presiden Prabowo menghendakinya.

Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman juga menyatakan bahwa sikap Listyo tersebut sejalan dengan pandangan Prabowo mengenai posisi Polri di bawah Presiden.

Kedekatan Listyo dengan Jokowi

Kedekatan Listyo dengan Jokowi juga bukan tanpa latar belakang. Sebelum menjadi Kapolri, ia pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi pada 2014–2016. Jokowi pula yang mengusulkan namanya sebagai calon tunggal Kapolri pada Januari 2021.

Rekam jejak tersebut memperlihatkan hubungan karier yang kuat dengan pemerintahan Jokowi, meskipun tidak otomatis membuktikan bahwa Listyo merupakan loyalis politik Jokowi.

Diduga Menyadap Presiden Prabowo

Pada 3 November 2026, Bareskrim Polri mengumumkan penetapan Listyo sebagai tersangka bersama dua perwira tinggi Polri lainnya dalam kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal terhadap perangkat elektronik Presiden Prabowo beserta sejumlah tokoh lain.

Sehari kemudian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyebut dugaan perbuatan tersebut berpotensi masuk kategori makar karena dinilai dapat membahayakan pimpinan negara.

“Kami berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar,” ujar Prasetyo dalam keterangannya.

Sosok yang dahulu dipercaya Jokowi dan tetap dipertahankan Prabowo kini justru menghadapi tuduhan serius terhadap presiden yang sebelumnya sempat mengangkatnya ke jabatan Kepala Staf Kepresidenan.

Adapun dugaan penyadapan dan makar tersebut masih tetap harus dibuktikan melalui proses peradilan. (Rangga)