Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers Perempuan Pertama

ThePhrase.id – Setelah kosong selama empat bulan, posisi Ketua Dewan Pers akhirnya kembali terisi. Sosok yang naik dan dilantik untuk menjabat posisi ini adalah Dr Ninik Rahayu, SH, MS.

Melalui keputusan rapat pleno Anggota Dewan Pers di Jakarta, Jumat (13/1/2023), Ninik Rahayu terpilih menjadi Ketua Dewan Pers periode 2022-2025 menggantikan Prof Azyumardi Azra yang meninggal dunia pada 18 September 2022 lalu.

Setelah terpilih dan ditetapkan menjadi ketua yang baru, Ninik mengungkapkan bahwa kemerdekaan pers harus terus diperkuat beriringan dengan kualitas dan profesionalisme perusahaan pers.

"Kemerdekaan pers harus terus-menerus kita perkuat, demikian pula dengan kualitas jurnalisme dan profesionalisme perusahaan pers. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan kerja multistakeholders," tuturnya, dilansir dari Kompas.id, Selasa (14/2/2023).

Ninik sendiri bukanlah orang baru di Dewan Pers. Ia telah menjadi anggota Dewan Pers yang menjabat untuk periode 2022-2025 dari unsur masyarakat. Tugasnya adalah sebagai Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers.

Ketika menjadi bagian dari anggota Dewan Pers, Ninik merupakan perempuan satu-satunya. Hebatnya, kini ia naik menduduki posisi Ketua Dewan Pers, dan ia menjadi perempuan pertama yang menjabat posisi ini.

Sebelum berkecimpung di Dewan Pers, Ninik telah menduduki sejumlah jabatan. Ia memiliki kiprah di dunia organisasi dan kelembagaan yang panjang, mulai dari menjadi komisioner Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) periode 2006-2009 dan 2010-2014 hingga menjadi anggota Ombudsman Indonesia untuk periode 2016-2021.

Sejak tahun 2020, Ninik juga merupakan seorang tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI. Selain itu, ia juga aktif sebagai Direktur dari JalaStoria, sebuah perkumpulan dengan visi mewujudkan masyarakat Indonesia yang inklusif dan aktif dalam upaya penghapusan diskriminasi.

Dalam kesehariannya, Ninik aktif sebagai seorang pengajar pada Fakultas Hukum di perguruan tinggi dan diklat pendidikan hukum kantor lembaga sejak tahun 1987 hingga saat ini.

Tak berhenti di situ, Ninik juga merupakan seorang penulis. Salah satu buku terkenal yang ditulisnya adalah berjudul 'Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia' yang terbit di tahun 2021.

Selain segala jabatan dan posisi yang menjadi kiprahnya, Ninik juga dikenal sebagai seorang aktivis perempuan. Ia dikenal sebagai aktivis yang kerap menyuarakan dan membela hak perempuan di Indonesia.

Buku bertajuk 'Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia' yang ia tulis dan terbit di tahun 2021, juga merupakan salah satu bentuk dari kegelisahannya terkait maraknya kasus kekerasan seksual, beserta penanganannya yang belum maksimal. [rk]