Prabowo Jadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik, PDIP: Gak Ngerti

ThePhrase.id - Anggota Komisi II DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus mengaku tidak mengerti maksud Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota politik pada 2028.

Kebijakan penetapan ibu kota politik itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) dan menjadi tanda bahwa proyek IKN tetap dilanjutkan.

Deddy menyebut Komisi II ingin pemerintah untuk memberikan penjelasan lebih lanjut ihwal penetapan ibu kota politik bagi IKN. “Kita lihat keseluruhan kan ibu kota politik artinya ibu kota setingkat legislatif eksekutif yudikatif apakah itu sama dengan ibu kota negara saya juga gak ngerti,” kata Deddy di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (24/9).

“Kita perlu penjelasan lebih lanjut karena itu nomenklatur baru yang kita dengar,” sambungnya.

Menurut Deddy, penjelasan lebih lanjut dari pemerintah sangat diperlukan lantaran istilah ibu kota politik tidak ada di dalam perundang-undangan.

“Saya gak bisa berasumsi apakah itu maksudnya, kita tunggu lebih teknis dari pemerintah,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan maksud ibu kota politik. Menurutnya, istilah tersebut adalah tergabungnya tiga elemen atau entitas politik, yakni esksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam waktu yang sudah ditentukan.

“Maksudnya adalah dalam 3 tahun, pas untuk 3 entitas politik, 3 lembaga politik eksekutif, legislatif, yudikatif bisa selesai, maksudnya itu,” kata Prasetyo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9).

Kendati disebut ibu kota politik, kata Prasetyo, IKN tetap menjadi ibu kota negara sebagaimana yang sudah diatur dalam UU. Prasetyo menyebut bahwa ketiga elemen tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum beroperasi.

“Kan kalau kita pindah hanya eksekutif saja (mau) rapat sama siapa, itu maksudnya, bukan kemudian itu menjadi ibu kota politik atau ibu kota ekonomi,” tandasnya. (M Hafid)