Seskab Teddy Bantah Isu MBG Pangkas Anggaran Pendidikan, Pastikan Program Tetap Berjalan

ThePhrase.id - Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa narasi yang menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan tidak benar.

Teddy juga membantah tudingan bahwa program tersebut menyebabkan sekolah terbengkalai dan mengabaikan kesejahteraan guru. Ia memastikan, anggaran pendidikan tahun 2026 telah disepakati bersama antara pemerintah dan DPR, termasuk rincian program serta peruntukannya.

“Faktanya, seluruh program pendidikan strategis di periode sebelumnya tetap berjalan tanpa ada yang dihentikan bahkan ditambah,” ujar Teddy dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/2) dikutip Antaranews.

Menurutnya, berbagai program pendidikan terus diperkuat, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP) yang tetap dilanjutkan untuk mendukung akses pendidikan masyarakat.

Ia menekankan, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memperluas akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak putus sekolah.

Program tersebut dilengkapi dengan fasilitas tempat tinggal, pendidikan, makan bergizi, serta jaminan kesehatan.

Seskab kemudian memaparkan bahwa hingga tahun lalu, program Sekolah Rakyat telah menjangkau hampir 16.000 hingga 20.000 siswa di 166 sekolah, dengan target penambahan 100 sekolah baru pada tahun ini.

Pemerintah pusat juga mengambil langkah konkret dalam perbaikan infrastruktur pendidikan.

“Walaupun sekolah adalah kewenangan Pemda, Pemerintah pusat melakukan renovasi sekitar 16.000 sekolah pada 2025 dengan anggaran Rp17 triliun,” katanya.

Selain renovasi, pemerintah juga mempercepat digitalisasi pembelajaran melalui distribusi 280.000 unit televisi digital ke berbagai sekolah, dan jumlah tersebut akan terus ditingkatkan.

Adapun mengenai kesejahteraan guru atau tenaga pendidik, Teddy menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menaikkan insentif menjadi Rp400.000 setelah sejak tahun 2005 tidak mengalami perubahan.

“Walaupun, gaji guru honorer adalah kewenangan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa tunjangan bagi guru non-ASN mengalami kenaikan dari Rp1.500.000 menjadi Rp2.000.000 pada 2025.

“Transfer tunjangan langsung ke guru per bulannya, setelah sebelumnya ditransfer per tiga bulan dan melalui pemda” tandasnya. (Rangga)