Thephrase.id – Rencana vaksin individu atau vaksin berbayar menuai kritik dari berbagai pihak. Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan vaksinasi Individu tersebut harus ditolak. Menurut Tulus, vaksin berbayar di tengah kasus lonjakan Covid-19 tidaklah etis.

"Tetiba menyeruak adanya vaksin gotong royong yang berbayar, yang dijual di apotek apotek tertentu. Vaksin berbayar itu tidak etis, di tengah pandemi yang sedang mengganas. Oleh karena itu, vaksin berbayar harus ditolak," ujar Tulus dalam keterangan tertulis, Minggu (11/7).

Tak kalah pedas, Ekonom senior UI Faisal Basri mengkritik vaksin individu berbayar dinilai tidak beradab. "Pasokan vaksin masih terbatas. Praktik jualan vaksin adalah tindakan biadab. Pemerintah harus melarangnya, apalagi yang jualan BUMN," tulis Faisal dalam Twitternya, Minggu (11/7).

Menurut Faisal, sejak awal memang BUMN Farmasi memandangnya sebagai peluang bisnis. Ia pun menegaskan agar jangan sekali-kali melakukan privatisasi kebijakan publik.

“Jangan alihkan otoritas Negara kepada korporasi swasta maupun BUMN serta organisasi pengusaha,” imbuh Faisal.

Bisnis vaksin, tambah Faisal memang menggiurkan. Hal ini jika dilihat dari potensi keuntungannya. “Berdasarkan skenario awal, bayangkan betapa menggiurkan bisnis vaksin BUMN. Kalau untungny Rp 100.000 per suntikan, rentenya senilai Rp 17,2 triliun. Makanya ada vaksin gotong royong,” tandas Faisal.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga menyampaikan penolakan program vaksinasi individu berbayar karena dinilai berpotensi menimbulkan komersialisasi. "Jika ini dilanjutkan, patut diduga akan terjadi komersialisasi yang hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu," kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Sementara itu, Koalisi Warga untuk Keadilan Kesehatan akan mengkaji opsi mengajukan uji materi jika pemerintah tak mencabut aturan vaksinasi individu individu berbayar. "Apabila hal tersebut tidak dilakukan kami akan melakukan langkah hukum salah satunya judicial review," kata Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawat.

Dibatalkan

Setelah banyak menuai kritik dari berbagai pihak, PT Kimia Farma (Persero) Tbk memutuskan untuk membatalkan pelaksanaan vaksinasi individu. Semula, Kimia Farma akan menjalankan vaksinasi individu mulai Senin (12/7) di 8 kliniknya yang tersebar di 6 kota.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin (12/7).

Menurut Ganti, keputusan ini diambil setelah melihat tingginya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi individu. Selain itu, perseroan juga mendapat banyak pertanyaan yang masuk sehingga memutuskan untuk memperpanjang masa sosialisasi vaksinasi gotong royong individu serta pengaturan pendaftaran calon peserta

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa Vaksinasi Gotong Royong Individu merupakan opsi untuk masyarakat untuk memilih vaksin tersebut atau tidak.

"Prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu," katanya dalam konferensi pers virtual, Senin (12/7).

Menurut Menkes, Vaksinasi Gotong Royong diperluas untuk individu karena banyak pengusaha-pengusaha yang belum bisa mendapatkan akses program vaksin gotong royong melalui Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).