ThePhrase.id – Penetapan aturan vaksin booster sebagai syarat mudik mampu menaikkan capaian vaksin booster hingga 15 kali lipat. Per 7 April 2022, vaksinasi booster telah diterima oleh 25.719.265 orang atau 12,35 persen target Kementerian Kesehatan atau naik lebih dari 15 kali lipat dalam tiga bulan.

Lantas, bagaimanakah aturan ini disikapi oleh Sosiolog dan Epidemiolog?

Sosiolog dan Guru Besar Unair, Bagong Suyanto mengungkap bahwa keputusan tersebut merupakan langkah yang tepat dilakukan oleh pemerintah. Hal ini karena terdapat pola di mana terjadi kenaikan kasus penularan virus Covid-19 saat libur panjang.

Langkah pemerintah untuk menerapkan aturan ini menandakan bahwa pemerintah sudah belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Masyarakat merupakan instrumen penting yang mengendalikan angka penularan virus Covid-19. Di sisi lain, kegiatan mudik merupakan tradisi yang tidak bisa dipisahkan.

“Bagi masyarakat, mudik itu syarat nilai, norma, dan kerinduan akan keluarga,” ujar Bagong.

Mantan konsultan UNICEF ini menyebut bahwa akan adanya perubahan perilaku masyarakat untuk menyesuaikan aturan ini seperti dengan mudik lebih awal atau memanfaatkan jalan tikus.

Meski demikian, ia juga menyoroti bahwa mudik tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya yang lebih represif. Tahun ini, pemerintah justu memfasilitasi masyarakat yang akan mudik dengan vaksin booster daripada memberikan sanksi.

Fasilitas ini juga mampu mencegah mobilisasi yang tidak terkontrol dari masyarakat. Kendati demikian, ia juga menjelaskan bahwa pemerintah sepenuhnya menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam jumlah vaksin yang beredar di masyarakat.

“Itu dilema yang dihadapi pemerintah,” imbuhnya.

Bagong menyebut bahwa perbedaan pendapat mengenai vaksin booster sebagai syarat mudik yang ada di tengah masyarakat tidak akan membesar menjadi konflik substansial.

“Saya kira tidak akan membesar jadi konflik substansial,” pungkas Bagong.

Keputusan yang sesuai aturan

Laura Navika Yamani, Epidemiolog Unair mendukung kebijakan pemerintah menjadikan vaksin booster sebagai syarat mudik lebaran dan menyebut bahwa keputusan ini sudah tepat dan sesuai aturan.

“Melihat data dari masyarakat yang sudah divaksin dosis dua itu cukup banyak, sudah lebih dari 70 persen. Jadi seharusnya tidak menjadi kesulitan masyarakat dan keputusan pemerintah sudah sesuai aturannya,” terang dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair itu.

Laura menambahkan bahwa dengan karakteristik varian virus Omicron yang memiliki tingkat penularan lebih tinggi dari varian sebelumnya menyebabkan cakupan vaksin yang dibutuhkan meningkat, sesuai perhitungan rate of transmission.

Dengan capaian vaksin dosis kedua lebih dari 70 persen, tentu pemerintah akan mencari alasan agar agar semakin banyak masyakat yang mendapatkan vaksin, salah satunya dengan menjadikannya persyaratan untuk mudik.

Laura menambahkan bahwa pemerintah juga akan menyediakan fasilitas vaksin serta pemeriksaan antigen atau PCR di sarana-sarana transportasi umum sebagai pilihan bagi yang belum melakukan vaksinasi dosis lengkap (booster).

“Jadi kalo mau mudik ya, saya rasa memang bisa memastikan bahwa sudah divaksin, jauh lebih aman. Dibanding dengan tidak divaksin tapi dengan melakukan pemeriksaan,” tutur Laura mengenai pilihan pemeriksaan jika belum mendapat vaksin booster.

Mengenai ketentuan melakukan vaksinasi booster juga disebut Laura tidak seketat vaksin dosis satu atau dua dan tidak ada pantangan tertentu untuk melakukan vaksinasi booster.

“Untuk booster saya rasa screeningnya tidak seketat dosis satu dan dua. Untuk orang dengan komorbid juga masih bisa mendapat vaksin asal komorbidnya terkendali dan sudah melewati konsultasi dokter. Orang lansia juga bisa mendapat vaksin,” ungkapnya.

Kebijakan pemerintah mengenai mudik lebaran saat ini disebut Laura jauh lebih siap dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini karena upaya intervensi yang disediakan oleh pemerintah terutama terkait 3T (Test, Tracing, dan Treatment) jauh lebih baik sehingga diharapkan kondisi penyebaran Covid-19 pun menurun.

“Kondisi penyebaran lebih rendah, jadi mudik bisa dilakukan walaupun masih dengan risiko. Tetapi karena kesiapsiagaan yang disiapkan pemerintah, saya rasa jauh lebih mudah dikendalikan atau ditangani ketika memang hal yang tidak diinginkan itu terjadi,” tandasnya. [fa]